Berita

Hikmahanto Juwana/RMOL

Dunia

Hikmahato: Masalah Palestina Kompleks, Selalu Ada 'Tangan-Tangan' Untuk Memecah Belah

KAMIS, 21 MEI 2020 | 15:06 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Persoalan mengenai Palestina kembali mencuat setelah Israel mengumumkan rencananya untuk menganeksasi Tepi Barat yang diduduki. Namun untuk menyelesaikan masalah Palestina cukup sulit dan lama karena begitu kompleks.

Pasalnya, dikatakan oleh Gurubesar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, persoalan Palestina tidak semata masalah hukum, namun juga berkaitan dengan politik internasional, sosial, dan bahkan ekonomi.

"Kalau kita berbicara Palestina untuk menjadi negara merdeka, maka ada bayang-bayang Amerika Serikat bagi penyelesaian bagi bangsa Palestina," ujarnya dalam webinar ICC Jakarta dan IJABI pada Kamis (21/5).


"Kalau kita lihat AS, kita juga harus lihat di dalamnya ada dua partai yang saling berkompetisi untuk memperebutkan kekuasaan, yaitu Demokrat dan Republik," tambahnya.

Jika AS dipimpin oleh Republik, pada dasarnya akan lebih agresif seperti saat ini ketika dipimpin oleh Donald Trump. Misalnya dengan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem yang menyalahi resolusi Dewan Keamanan PBB dan pandangan masyarakat internasional.

Meski begitu, Hikmahanto mengungkapkan, baik Demokrat maupun Republik akan tetap mendukung Israel sebagai sebuah negara.

Selain itu, masalah Palestina juga diperburuk dengan pecahnya persatuan internal, dengan adanya Fatah dan Hamas, serta lemahnya soliditas Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

"Seandainya OKI ini solid, maka bisa saja jadi kekuatan penanding bagi kekuatan-kekuatan seperti AS. Sayangnya menurut saya, soliditas OKI masih cair dan belum terbentuk," ujar Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani tersebut.

"Dan kalau terbentuk, ada tangan-tangan yang kita tidak tahu dari mana muncul untuk memecah belah soliditas Islam, devide et impera (politik pecah belah)," imbuhnya.

Indonesia sendiri, dijelaskan oleh Hikmahanto, sejak awal berdiri, selalu memperjuangkan rakyat Palestina. Alasan tersebut sesuai dengan UUD 1945 dan sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia.

Namun, karena posisi eknomi maupun militer yang tidak sebanding, maka Indonesia tidak bisa berbuat banyak.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya