Berita

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus/Net

Dunia

Di Majelis Kesehatan Dunia, Uni Eropa Serukan Setiap Negara Untuk Evaluasi Kinerja WHO Dalam Penanganan Covid-19

SENIN, 18 MEI 2020 | 16:52 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Para diplomat Eropa mengusulkan agar para menteri kesehatan di seluruh dunia mengevaluasi secara independen penanganan pandemik Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (RMOL).

Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan virtual Majelis Kesehatan Dunia (WHA) yang berbasis di Jenewa dan dibuka pada Senin (18/5) pukul 10.00 waktu setempat. Pertemuan selama dua hari tersebut dikhususkan untuk membahas pandemik Covid-19.

Meski memiliki pandangan yang bertentangan, China dan Amerika Serikat kemungkinan akan menyetujui konsensus yang akan disampaikan oleh Uni Eropa tersebut.


"Sepertinya resolusi akan diadopsi. Secara politis, saat ini ada kesepakatan untuk mengevaluasi secara keseluruhan sistem dan penyelidikan asal (virus corona), tetapi tidak segera," ujar seorang diplomat Eropa kepada Reuters.

"Penting bagi kita untuk menyetujui resolusi, semuanya," tegas diplomat tersebut.

Resolusi Uni Eropa tersebut juga didukung oleh sejumlah negara termasuk Australia, Inggris, Kanada, India, Jepang dan Rusia. Berdasarkan draft resolusi yang dilihat WHO, sebanyak 116 dari 194 negara mendukung resolusi tersebut.

Dalam resolusi tersebut, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus harus mulai melakukan evaluasi secara tidak memihak, independen, dan komprehensif terhadap respons kesehatan internasional terkoodinasi yang dilakukan oleh WHO itu sendiri. Termasuk penanganan awal Covid-19 yang memicu perdebatan.

Resolusi tersebut juga mendorong tindak lanjut, seperti "misi lapangan" untuk mengindentifikasi sumber zoonosis atau hewan dari virus corona baru dan bagaimana virus itu melintasi penghalang spesies hingga akhirnya menulari manusia.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya