Berita

Kuncian di India/Net

Dunia

Kuncian Diperpanjang, Warga Miskin Di India Menjerit

SENIN, 18 MEI 2020 | 12:22 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi telah memutuskan untuk memperpanjang kuncian nasional di India hingga akhir Mei. Keputusan ini diambil setelah adanya laporan kenaikan kasus baru Covid-19 secara signifikan.

"Tindakan penguncian untuk menahan penyebaran Covid-19 akan berlanjut untuk periode hingga 31 Mei," ujar Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Minggu (17/5).

Dimuat CGTN, dengan perpanjangan kuncian nasional, maka sekolah, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, bioskop, hingga pusat olahraga harus tetap ditutup. Pertemuan besar untuk acara keagamaan dan olah raga juga masih akan dilarang.


Kuncian nasional India terhadap 1,3 miliar penduduknya merupakan kuncian yang terbesar dunia. Keputusan ekstrem tersebut sudah berlaku sejak 25 Maret dan beberapa kali diperpanjang.

Persoalan kuncian di India memicu persoalan baru, yaitu munculnya pengangguran secara besar-besaran. Warga miskin di India, terutama para pekerja migran kewalahan.

Di Rajkot, negara bagian barat Gujarat, lebih dari 1.500 pekerja migran memblokir jalan, merusak lebih dari selusin kendaraan dan melemparkan batu ke polisi pada Minggu. Karena dua kereta khusus yang seharusnya membawa mereka pulang dibatalkan.

Pada Sabtu (16/5), setidaknya 23 migran tewas ketika berusaha mencapai rumah mereka ketika sebuah truk jatuh di India utara.

Dalam pernyataannya, kementerian menambahkan, layanan kereta kota juga masih akan tetap ditangguhkan. Hal yang sama berlaku untuk perjalanan udara domestik dan internasional.

Meski begitu, restoran akan diizinkan untuk beroperasi namun hanya untuk layanan pesan antar. Sementara acara olahraga juga akan diizinkan di stadion kosong.

Sebelum mengumumkan perpanjangan kuncian, pemerintah India melaporkan adanya 4.987 kasus baru pada Sabtu. Sehingga secara total, India sudah mencatatkan lebih dari 91.000 infeksi dengan lebih dari 2.800 orang meninggal.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya