Parlemen Israel Setujui Pembentukan Pemerintahan Persatuan, Selangkah Menuju Aneksasi Tepi Barat

Parlemen Israel menyetujui pembentukan pemerintahan persatuan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz yang bertujuan untuk mengakhiri kebuntuan politik selama lebih dari setahun.

Pada Minggu (17/5), anggota parlemen telah meratifikasi pemerintahan persatuan yang baru dengan suara 73 berbanding 46.

Netanyahu yang merupakan pemimpin terlama Israel yang pertama kali berkuasa pada 1996 sudah berada di pemerintahan dalam tiga periode berturut-turut sejak 2009. Pada pekan depan, 24 Mei, ia akan diadili untuk tuduhan suap, pelanggaran kepercayaan, dan penipuan.

Melansir Reuters dalam kesepakatan pemerintahan persatuan, Gantz yang merupakan mantan kepala angkatan bersenjata akan menjadi menteri pertahanan dan perdana menteri pengganti ketika Netanyahu meninggalkan kursi dalam waktu 18 bulan ke depan.

Dengan ratifikasi ini, maka Netanyahu bisa terus menjalankan rencananya untuk menganeksasi Tepi Barat yang diduduki oleh Palestina. Di mana dalam rencananya, ia akan memperluas pemukiman Yahudi dan Lembah Jordan di Tepi Barat.

“Wilayah-wilayah ini adalah tempat bangsa Yahudi dilahirkan dan bangkit. Sudah saatnya untuk menerapkan hukum Israel pada mereka dan menulis bab besar lain dalam sejarah Zionisme," ujar Netanyahu.

Berdasarkan kabar, rencana aneksasi tersebut akan dimulai pada 1 Juli. Rencana tersebut bukan hanya memicu kecaman dari Palestina tapi juga banyak negara lain, termasuk Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

"Posisi kolonialis dan ekspansionis ini mengkonfirmasi sekali lagi permusuhan ideologisnya (Netanyahu) terhadap perdamaian," kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan.