Berita

Wakil Presiden Taiwan, Chen Chien-jen/Net

Dunia

Wapres Chen: Karena Politik, 23 Juta Orang Taiwan Menjadi Yatim Piatu Dalam Masalah Kesehatan Global

JUMAT, 15 MEI 2020 | 07:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Taiwan menuding China dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah bersekongkol untuk tujuan politik agar Taiwan tidak dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan penting. Taiwan juga mengecam WHO tidak merespons permintaan informasi virus corona dari Taiwan dan telah salah melaporkan jumlah yang terinfeksi di negara pulau tersebut.

Wakil Presiden Taiwan, Chen Chien-jen menyampaikan kritik kerasnya bahwa WHO melupakan profesionalisme dan netralitasnya, menempatkan kepentingan politik di atas kesehatan.

"Sayangnya, karena alasan politik, 23 juta orang Taiwan telah menjadi yatim piatu dalam sistem kesehatan global," kata Chen yang juga seorang ahli epidemiologi terlatih lulusan AS, kepada wartawan di kantor kepresidenan di Taipei, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (14/5).


"Tentang pneumonia Wuhan, kami kebanyakan mengkritik mereka karena bertindak terlalu lambat," katanya.

Chen mengatakan dunia perlu berhati-hati dengan jumlah virus China, dan mendesak Beijing untuk lebih transparan dan menangani virus dengan baik.

Taiwan telah mengajukan agar negara itu dapat menghadiri pertemuan Majelis Kesehatan Dunia WHO.

China keberatan. Di Beijing, juru bicara kementerian luar negeri Zhao Lijian mengatakan, dasar Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHO dirusak oleh penolakan Partai Progresif Demokratik yang berkuasa untuk mengakui bahwa pulau itu adalah bagian dari China.

Tidak ada dasar hukum untuk ‘wilayah non-berdaulat’ untuk berpartisipasi sebagai pengamat, tambah Zhao.

WHO dan China telah membantah semua tuduhan itu dengan mengatakan Taiwan telah mendapat semua bantuan yang diperlukan.

Sementara Amerika Serikat mendukung upaya Taiwan mendapat akses penuh ke WHO, menyebabkan perselisihannya dengan China kian sengit.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya