Berita

Jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian/Net

Dunia

Geram Dengan RUU Pertanggungjawaban Covid-19 Yang Diajukan Senator AS, China: Kami Nyatakan Protes Tegas!

RABU, 13 MEI 2020 | 17:28 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China mengajukan protes keras terhadap RUU Pertanggungjawaban Covid-19 yang diajukan oleh beberapa Senator Amerika Serikat dari Partai Republik yang berusaha untuk menjatuhkan sanksi kepadanya karena pandemik.

Protes tersebut disampaikan oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian pada Rabu (13/5) selama briefing media.

"RUU itu, yang diperkenalkan oleh beberapa senator AS, benar-benar mengabaikan fakta. Mereka ingin memulai penyelidikan dengan anggapan bersalah, untuk mengalihkan tanggung jawab mereka atas kegagalan dalam perang melawan epidemi pada China," ujar Zhao.


"Ini tidak mungkin. Kami menyatakan protes tegas," jelasnya seperti dilansir Sputnik.

Pada awal pekan ini, Senator Lindsey Graham dan delapan senator lainnya mengajukan RUU Pertanggungwaban Covid-19 yang akan memberikan wewenang kepada Presiden Donald trump untuk menjatuhkan sanksi kepada China atas pandemik Covid-19.

Sanksi yang bisa diberikan antara lain termasuk pembekuan aset, larangan perjalanan, dan pencabutan visa, serta pembatasan pinjaman untuk bisnis China oleh lembaga-lembaga AS dan melarang perusahaan-perusahaan Cina untuk listing di bursa AS.

Selama ini, beberapa pejabat tinggi, termasuk Trump dan beberapa media di AS secara konsisten menyalahkan China atas menyebarnya virus mematikan yang muncul pertama kali di Wuhan tersebut.

Selain menganggap China terlambat untuk menginformasikan Covid-19. Trump juga yakin virus corona baru berasal dari laboratorium Wuhan. Ia juga meminta untuk diadakannya penyelidikan mengenai asal muasal virus tersebut.

China sendiri berulang kali menolak klaim tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan virus corona baru berasal dari hewan dan tidak terbukti dibuat di laboratorium.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya