Berita

Joe Biden/Net

Dunia

Soroti Penyalahgunaan Dana Stimulus Covid-19 AS, Joe Biden Akan Periksa Setiap Perusahaan Besar Dan Politisi

RABU, 13 MEI 2020 | 09:37 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden mulai menyoroti kekhawatiran akan adanya korupsi terhadap paket stimulus pemerintah yang bernilai triliunan dolar.

Dalam sebuah pernyataan video pada Selasa (12/5), Biden mengatakan akan memeriksa perusahaan besar atau orang dalam politik untuk melihat apakah mereka menerima uang stimulus federal yang seharusnya tidak mereka dapatkan.

"Izinkan saya mengeluarkan peringatan kepada siapa pun yang berpartisipasi dalam hadiah korup Presiden (Donald) Trump dan pemerintahannya," ujar Biden seperti dikutip CGTN.


Beberapa waktu terakhir, Biden memang kerap vikal mengkritik penanganan pemerintahan Trump terhadap dana stimulus Covid-19. Khususnya setelah adanya laporan bahwa beberapa perusahaan besar telah menjadi penerima manfaat dana yang dimaksudkan untuk melindungi bisnis kecil dari dampak pandemik.

Biden mengaku, jika ia terpilih, ia akan menunjuk seorang inspektur jenderal yang bertugas untuk meninjau setiap pinjaman stimulus yang diberikan kepada perusahaan besar atau orang dalam politik.

Inspektur jenderal tersebut, katanya, akan memiliki wewenang untuk merujuk potensi kesalahan oleh perusahaan atau eksekutif ke Dewan Kehakiman.

Sejak awal Maret, Kongres telah mengeluarkan peraturan yang mengalokasikan sekitar 3 triliun dolar AS untuk memerangi pandemik. Termasuk uang pembayar pajak untuk individu dan perusahaan guna menumpulkan dampak ekonomi yang mencakup tingkat pengangguran hingga 14,7 persen pada April.

"Setiap dolar yang diberikan kepada seseorang yang tidak pantas mendapatkannya di bawah hukum, dolar apa pun diambil secara korup, kita akan menemukannya, kita akan mendapatkannya dan kita akan menghukum para pelanggar hukum," kata Biden.

"Itu harus dimulai besok. Tetapi jika tidak, itu akan dimulai pada 20 Januari 2021," pungkasnya merujuk pada jadwal pelantikan presiden AS.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya