Berita

CNRT keluar dari koalisi/Net

Dunia

Geram Dengan Presiden Dan Perdana Menteri, CNRT Akhirnya Keluar Dari Koalisi

SENIN, 11 MEI 2020 | 13:12 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perseteruan antar partai politik di Timor Leste berujung dengan keluarnya Partai Rekonstruksi Timor (CNRT) yang didirikan oleh mantan Presiden Xanana Gusmao dari Aliansi Mayoritas Perubahan ke Kemajuan atau Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP).

Dengan keluarnya CNRT, maka pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Taur Matan Ruak hanya menyisakan Partai Pembebasan nasional (PLP) dan Partai Khunto.

"Untuk mengumumkan kepada publik bahwa partai CNRT memutuskan keluar dari pemerintah dan meminta kepada anggota pemerintah yang dari partai CNRT untuk segera mengundurkan diri," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai CNRT, Jacinto Rigoberto de Deus dalam konferensi pers di Kantor Partai CNRT di bairro Grillos-Dilli, Senin (11/5).


Sementara itu, Wakil Ketua Partai CNRT, Virgilio Smith menjelaskan, sesuai dengan rapat pada 20 April, CNRT akan keluar dari aliansi.

"CNRT sudah tidak ambil bagian di pemerintahan ke delapan ini. Sekarang hanya PLP dan Khunto yang masih tetap di pemerintahan dengan total 13 suara di parlemen yang tidak mewakili mayoritas," ujarnya seperti dilansir The Oekusi Post.

Keputusan CNRT untuk keluar dari AMP sendiri dilakukan setelah Matan Ruak mengajukan daftar anggota pemerintahan baru dari parpol oposisi.

Dijelaskan, dalam pemilu 2017, meski menang, Fretelin tidak mendapatkan suara mayoritas di parlemen nasional. Namun, Presiden Francisco Guterres Lu Olo akhirnya melantik Sekjen Partai Fretelin, Mari Bin Amude Alkatiri menjadi perdana menteri.

Karena tidak mendapatkan suara mayoritas, maka program pemerintahan Alkatiri diblokir, parlemen dibubarkan, dan pemilu ulang dilaksanakan pada Mei 2018.

Pada pemilu ulang, AMP terbentuk, Taur Matan Ruak terpilih menjadi Perdana Menteri Timor Leste. Namun Fretelin menolak melantik 7 orang anggota kabinet dari CNRT dan 2 dari Khunto.

Sebagai Ketua PLP, Matan Ruak menjalankan pemerintahan dengan struktur pemerintahan yang tidak lengkap.

Hingga akhir tahun 2019, CNRT meminta Matan Ruak untuk melengkapi struktur pemerintahan, namun hingga saat ini proposal tersebut tidak ditanggapi.

Karena proposal tersebut tidak juga diindahkan oleh Matan Ruak, maka CNRT menyatakan abstain pada pemungutan suara 17 Januari 2020 untuk anggaran belanja negara 2020.

Setelah anggaran negara tidak lolos di parlemen, Matan Ruak memasukan surat pengunduran diri ke presiden. Namun setelah 40 hari, presiden tidak juga mengambil sikap hingga pada 8 April, Matan Ruak menarik kembali surat tersebut.

Geram karena presiden tidak juga mengambil keputusan, 19 parlemen akhirnya mengajukan petisi melawan presiden pada 5 Mei lalu, yang diikuti dengan pengunduran diri CNRT dari pemerintahan pada hari ini.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya