Berita

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas/Net

Dunia

Tanggapi Rencana Israel Aneksasi Tepi Barat, Presiden Palestina Bentuk Komisi Khusus

MINGGU, 10 MEI 2020 | 13:05 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas sudah membentuk komisi khusus untuk menindaklanjuti rencana Israel yang akan mencaplok bagian-bagian di Tepi Barat.

Dikatakan oleh anggota Dewan Pusat Partai Fatah Abbas dan Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Azzam al-Ahmad pada Sabtu (9/5), komiter tersebut dijadwalkan untuk bertemu pada pekan ini guna menentukan langkah selanjutnya dan menyerahkan rekomendasinya kepada Komite Eksekutif PLO, yang dianggap sebagai level politik tertinggi di Palestina.

"Hari-hari berikutnya mungkin bahwa fase yang sama sekali baru, bahwa kita harus menghadapi front persatuan untuk mencegah keputusan Israel terjadi," ujar al-Ahmad seperti dimuat CGTN.


Dia juga memperingatkan bahwa keputusan aneksasi Israel yang diantisipasi akan memiliki dampak politik, ekonomi dan keamanan yang serius.

Al-Ahmad juga mengungkapkan, Abbas mengatakan kepada Komite Eksekutif PLO pada Kamis (6/5) bahwa semua perjanjian dengan Israel dan AS akan batal jika Israel merealisasikan rencananya.

Abbas juga menganggap pemerintah AS bertanggung jawab atas tindakan Israel karena melemahkan legitimasi internasional dan peluang untuk mencapai perdamaian.

Pemerintah Israel yang baru sendiri diperkirakan akan mulai mengajukan rencana aneksasi Tepi Barat kepada parlemen pada Rabu (13/5).

Dalam pemerintahan persatuan baru yang disepakati oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz pada pekan lalu, Israel sepakat untuk memaksakan kedaulatan di Tepi Barat pada 1 Juli.

Padahal sebelumnya, pada 23 April, Koordinator Khusus PBB Nickolay Mladenov memperingatkan Dewan Keamanan bahwa prospek berbahaya aneksasi oleh Israel di bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki adalah ancaman yang semakin meningkat.

"Jika langkah seperti itu dilaksanakan, itu akan merupakan pelanggaran serius hukum internasional, memberikan pukulan telak terhadap solusi dua negara, menutup pintu bagi pembaharuan negosiasi, dan mengancam upaya untuk memajukan perdamaian regional," ujarnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya