Berita

Tepi Barat/Net

Dunia

Dubes Friedman: AS Siap Akui Kedaulatan Israel Atas 30 Persen Tepi Barat

MINGGU, 10 MEI 2020 | 09:43 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump siap mengakui kedaulatan Israel atas 30 persen wilayah di Tepi Barat.

Pernyataan itu disampaikan oleh Dutabesar AS untuk Israel, David Friedman dalam sebuah wawancara, setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz membentuk pemerintahan persatuan.

Kendati begitu, Friedman mengatakan, Netanyahu harus tetap melakukan negosiasi dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas terkait dengan pembentukan negara.


"Tugas utama adalah milik pihak Israel karena mereka lah yang harus memikirkan apa yang terbaik untuk negara Israel. Persyaratan utama adalah bahwa bagian Israel dari wilayah C tidak akan melebihi 50 persen, yaitu 30 persen dari Tepi Barat," ujar Friedman seperti dimuat Sputnik, Sabtu (9/5).

Padahal, sesuai Kesepakatan Oslo II yang ditandatangani pada 1995 oleh Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin dan Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat di bawah naungan Presiden AS Bill Clinton, Area C akan merupakan 61 persen dari Tepi Barat akan "secara bertahap dipindahkan ke Yurisdiksi Palestina".

“Pemetaan harus dilakukan. Pemerintah (Israel> harus menyetujui pembekuan pada setengah Area C, dan yang paling penting, pemerintah Israel harus menyatakan kedaulatan. Kami (AS) tidak menyatakan kedaulatan, pemerintah Israel harus menyatakan kedaulatan," tambah Friedman.

Menyambut langkah tersebut, Netanyahu menyatakan yakin bahwa ia dapat menegaskan kedaulatan atas bagian-bagian Lembah Jordan dan Tepi Barat sebagai pemukiman Yahudi.

Netanyahu bahkan mengatakan akan melaksanakan hal tersebut dalam beberapa bulan mendatang. Di mana Friedman juga mengungkapkan, Israel akan mengambil alih wilayah tersebut pada Juli.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya