Berita

Presiden AS, Donald Trump/Net

Dunia

Veto Resolusi Pembatasan Kewenangan Perang Presiden, Trump: Ini Sangat Menghina

KAMIS, 07 MEI 2020 | 14:47 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, Presiden Donald Trump memveto resolusi yang bertujuan untuk membatasi kemampuan seorang presiden untuk melakukan tindakan "menyatakan perang" pada Iran.

"Ini adalah resolusi yang sangat menghina, diperkenalkan oleh Demokrat sebagai bagian dari strategi untuk memenangkan pemilihan pada 3 November dengan memecah Partai Republik," ujar Trump dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Gedung Putih pada Rabu (6/5).

"Beberapa Republikan yang memilihnya bermain langsung ke tangan mereka," tambah Trump seperti dimuat Reuters.


Senat diperkirakan akan mengadakan pemungutan suara terkait veto Trump secepatnya pada Kamis (7/5). Senat sendiri diisi oleh mayoritas Partai Republik, yaitu 53 berbanding 47 kursi Demokrat.

Pada Maret, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mensahkan resolusi tersebut dan di Senat pada April. Itu adalah langkah terbaru yang diambil Kongres untuk mengambil kembali wewenang menyatakan perang yang seakan telah diambil oleh Gedung Putih.

Sejumlah Republikan di kedua rumah mendukung langkah itu ketika diloloskan, tetapi tidak cukup untuk mengumpulkan dua pertiga mayoritas yang diperlukan di kedua rumah untuk mengganti veto.

Resolusi tersebut muncul ketika Trump memerintahkan tentara AS untuk menyerang konvoi militer Iran di Irak pada awal tahun ini. Insiden tersebut membuat seorang jenderal kawakan Iran, Qassem Soleimani meninggal dunia yang memicu kekhawatiran akan adanya Perang Dunia III.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya