Berita

Bendera Kuba/Net

Dunia

Lewat Surat, 27 Senator AS Minta Pemerintah Jangan Politisasi Bantuan Kemanusiaan Untuk Kuba

KAMIS, 07 MEI 2020 | 13:01 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Anggota parlemen Amerika Serikat mendesak Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin untuk tidak mempolitisasi bantuan kemanusiaan kepada Kuba.

Dalam surat yang ditujukan kepada Pompeo dan Mnuchin pada Selasa (5/5), sebanyak 27 senator AS mendesak pemerintah untuk menegaskan bahwa AS tidak melarang perusahaan dan entitas asing lain untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Kuba.

"Kami menulis ini untuk mendesak anda agar segera mengonfirmasi bahwa perusahaan dan entitas lain di seluruh dunia tidak dilarang oleh undang-undang AS untuk menyediakan peralatan medis, makanan, dan barang-barang kemanusiaan lainnya, serta informasi mengenai kesehatan masyarakat ke Kuba," bunyi surat tersebut.


Para senator menjelaskan, saat ini Kuba sudah menderita karena kekurangan makanan dan obat-obatan, terlebih harus menghadapi wabah Covid-19.

Mengingat dekatnya geografis antara Kuba dan AS, kondisi wabah di Kuba akan sangat mengancam kesehatan dan keselamatan orang Amerika dan negara-negara lainnya di kawasan Karibia.

Untuk itu, para senator meminta Pompeo dan Mnuchin untuk menyoroti hal tersebut.

Pasalnya, para senator mengungkapkan, mereka mendapatkan laporan bahwa perusahaan-perusahaan asing telah dilarang untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada Kuba, termasuk untuk penanganan Covid-19. Para perusahaan tersebut bahkan khawatir akan hukuman atau sanksi dari AS jika mengirim bantuan kemanusiaan ke Kuba.

"Ini berbahaya dan bertentangan dengan tradisi lama kita tentang tidak mempolitisasi udara kemanusiaan," tegas para senator.

"Dalam keadaan darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh virus mematikan yang begitu mudah menular. Kesehatan dan keselamatan masyarakat harus diutamakan," tutup surat tersebut.

Ada pun surat tersebut ditantangani oleh Senator Patrick Leahy, Senator Amy Klobuchar, hingga Senator Elizabeth Warren.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya