Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Krisis Ekonomi Dan Wabah Corona, Rakyat Menjadi Miskin Tidak Berdaya

KAMIS, 30 APRIL 2020 | 14:17 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

SEMINGGU sebelumnya saya diminta sebagai narasumber talkshow via Zoom oleh TV Streaming Daerah Kabupaten Kuningan. Temanya 'Dampak Corona pada UMKM di Daerah'.

Saya mewanti-wanti ada bahaya bagi aparat pemerintahan paling bawah desa, RW dan RT, dalam hal pembagian Bansos Covid-19 bersamaan dengan program BLT (Bantuan Langsung Tunai). Karena aparat terbawah tersebut bersinggungan secara langsung dengan rakyat. Dalam kondisi krisis ekonomi di mana kehidupan masyarakat di semua lapisan terganggu dengan tidak adanya pekerjaan, korban dirumahkan, PHK, dan tidak bisanya rakyat untuk melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Jika terjadi kesalahan menjadi sasaran adalah aparat tersebut. Mereka berhadapan langsung dengan kemarahan rakyat yang merasa tidak adil. Terlebih dalam kondisi krisis berat sekarang. Rupanya apa yang diwanti-wanti rupanya terjadi.


Situasinya memang demikian. Medsos dan pemberitaan media viral tentang aparat desa “marah”, bahkan ada yang menolak bansos karena justru mereka yang akan menanggung kemarahan masyarakat secara langsung.

Pemerintah Pusat yang mengatur BLT dan Bansos secara sentralistik justru gagap, kedodoran, dan tidak terkoordinir. Beberapa kebijakan kementerian saling bertabrakan.

Data penerima BLT tidak ter-update. Keputusan yang berubah dan kadang berbeda membuat aparat paling bawah tersebut kebingungan. Apalagi tidak melibatkan kepala desa yang sebenarnya paling tahu kondisi masyarakatnya.

Padahal pemerintah pusat punya aparat pengawasan yakni kepolisian yang bisa mendampingi aparat desa tersebut jika dikuatirkan mereka tidak benar.

Nasi telah jadi bubur. “Kekacauan” sudah terjadi. Konon ada kasus baku hantam antara anak kades yang tidak terima marahnya rakyat terhadap orang tuanya.  

Sangat wajar jika Kepala Desa ini dadanya bergejolak, bergemuruh, menahan kedongkolan luar biasa. Kepala desa, Bupati, melalui medsos memuntahkan "uneg-uneg" kepada Gubernur, bahkan ke Presiden.

Dalam kondisi ini sebaiknya Istana jangan lagi bermain-main melakukan pencitraan. Atasi segera semrawutnya data dengan memberi peran fungsi kepada Bupati/Walikota beserta aparat desa, lurah, RW, dan RT.

Fungsikan aparat Kepolisian dan Babinsa, percayakan kepada mereka dalam pendataan tentang rakyat miskin untuk penyebaran BLT dan rakyat yang terdampak corona serta penyerahan bantuan sosial. Stop dan beri sanksi para kepala daerah yang kebetulan menjadi pertahana memanfaatkan BLT dan Bansos Covid-19.

Larang dengan tegas memanfaatkan dana rakyat yang dibiayai oleh APBN/APBD dijadikan kegiatan politik. Lakukan penyebaran Bansos dan BLT secara niat yang bersih yakni mengurangi dampak krisis ekonomi rakyat.

Harap diingat dalam situasi krisis ekonomi dan wabah corona, sekarang hampir semua rakyat menjadi miskin. Arahkan semua resources pendanaan termasuk dana anggaran Infrastruktur maupun pembangunan ibukota untuk mengatasi kekurangan BLT dan Bansos untuk rakyat.

Rakyat lapar dan gejolak aparat desa bisa menjadi gelombang yang akan meruntuhkan sendi kehidupan bangsa. Ini harapan kepada pemerintah Rezim Jokowi. Jika tidak juga sadar. Selesai.

Syafril Sjofyan

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya