Pasar Tidak Perlu Ditutup, Physical Distancing Ala Salatiga Bisa Jadi Contoh Daerah Lain

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada hari pertama di Kota Surabaya, Jawa Timur sempat semrawut dengan antrean panjang puluhan ribu kendaran di Bundaran Waru. Hal itu disebabkan kurangnya informasi mengenai sistem PSBB yang diterima masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Nabil Haroen menyampaikan bahwa pemerintah daerah dan instansi terkait harus secara intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh platform media.

"Selain sosialisasi lewat media komunikasi, baik televisi, koran, radio, hingga media online, juga harus ada sosialisasi melalui perangkat pemerintah desa," ujar Gus Nabil sapaan akrabnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/4).

Selain itu, lanjut Gus Nabil, mekanisme check point juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi kemacetan parah selama proses PSBB.

"Jika memungkinkan, penggunaan perangkat teknologi AI, ataupun kebijakan ganjil genap kendaraan bisa diberlakukan," katanya.

Berdasarkan instruksi Kapolda Jatim, terdapat 48 check point di Surabaya Raya.

Rinciannya yakni, 13 titik check point di Surabaya yang dijaga total 1.390 personel gabungan Polri/TNI/Satpol PP/Dishub, 6 titik di Tanjung Perak dengan 240 personel, 16 titik di Sidoarjo dengan 741 personel, dan 13 titik di Gresik dengan 571 personel.

Gus Nabil meminta pemerintah daerah agar mencontoh Kota Salatiga yang mampu menerapkan physical distancing dengan baik di sejumlah tempat guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Pemerintah daerah yang memberlakukan PSBB sebaiknya mengkaji ulang penutupan pasar-pasar. Ada contoh bagus dari Salatiga, yang pemerintahnya menerapkan aturan pembatasan jarak untuk pedagang dan pembeli. Ini bisa jadi contoh bagi daerah lain. Sembari mengurangi penyebaran Covid-19, ekonomi rakyat tetap jalan," tutupnya.