Berita

Foto: Repro

Publika

Sebab Presiden Membedakan Mudik Dari Pulang Kampung

KAMIS, 23 APRIL 2020 | 21:18 WIB

PRESIDEN, dalam dialog dengan Najwa Shihab tentang strategi mitigasi pandemi, mengatakan "mudik" dan "pulang kampung" adalah dua hal berbeda.

"Mudik", kata Presiden, adalah mobilitas penduduk Ibu Kota ke daerah dalam rangka hari raya. Jadi "mudik" ini merujuk pada kelas menengah yang sudah bermigrasi ke Jakarta.

"Pulang kampung", sebaliknya, menunjuk pada penduduk pendatang, yakni penduduk miskin kota, yang pulang ke daerah asal karena di Jakarta kehilangan pekerjaan.


Dalam mitigasi pandemi, dua jenis mobilitas yang dimaksud Presiden tersebut  sama-sama beresiko memperluas penularan virus. Lagi pula, secara leksikal, dua hal itu sebenarnya menunjuk pada mobilitas yang sama, yakni berpindahnya penduduk dalam suatu waktu dari Ibu Kota ke daerah. Itu sebabnya, penjelasan Presiden lalu jadi terasa kosong dan menggelikan.

Namun Presiden dengan ungkapan itu sebenarnya menjelaskan sesuatu yang terlalu penting untuk sekadar kita tertawakan. Presiden sesungguhnya sedang menjalankan strategi politik keamanan yang menghalalkan segala cara.

Bagi Presiden, "mudik" harus dilarang lantaran mencegah kemungkinan penularan virus mengikuti mobilitas pemudik: dari Jakarta ke daerah dan dari daerah ke Jakarta.

Tapi "pulang kampung" justru harus diijinkan, bahkan didorong, untuk mengurangi konsentrasi rakyat miskin kota di Jakarta. Dengan cara itu, masalah dikeluarkan dari Jakarta. Berpindah ke daerah yang tiba-tiba harus menampung mereka dan menanggung potensi masalah sosial berikut resiko penyebaran virusnya.

Presiden mungkin diberitahu, kesulitan ekonomi di masa pandemi ini bisa memicu letupan sosial politik yang menantang kekuasaannya. Maka ia bergerak cepat mengantisipasi. Ia bukan saja berusaha mengisolasi Jakarta dari resiko lebih lanjut penyebaran virus. Serentak dengan itu, ia berusaha melindungi Istananya dari kemungkinan letupan sosial akibat rakyat kehilangan pekerjaan dan tak bisa makan.

Srategi Presiden jelas berhubungan dengan ketidakmampuan Pemerintah menanggung biaya finansial yang sangat besar dalam menghadapi pandemi dan akibat ekonominya. Implisit, itu disampaikan Presiden ketika menjelaskan mengapa ia memilih kebijakan PSBB -- bukan karantina wilayah atau lockdown.

Demikianlah mengapa Presiden membedakan "mudik" dari "pulang kampung". Dan dari situ kita bisa melihat cara berpikirnya. Masalahnya adalah kesehatan. Pendekatannya keamanan. Dasarnya ekonomi. Tujuannya melindungi kekuasaan.

Rachland Nashidik

Pemerhati politik

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya