Berita

Nasir Djamil/Net

Politik

Nasir Djamil: Seharusnya Presiden Minta Maaf Kepada Rakyat

KAMIS, 23 APRIL 2020 | 17:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, berharap Presiden Joko Widodo bersedia meminta maaf atas pernyataan offside-nya yang menyebut mudik dan pulang kampung berbeda hingga membuat bingung ratusan juta rakyat Indonesia.

“Jadi menurut saya diharapkan presiden meralat dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia terkait apa yang beliau sampaikan di acara Mata Najwa,” ujar Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/4).

Selain itu, menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi tidak selaras dengan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19 dengan menyebut istilah pulang kampung berbeda dengan mudik.


“Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah sudah telepon ke sejumlah gubernur bahwa masyarakatnya yang ada di luar wilayah untuk tidak pulang kampung atau mudik dulu Lebaran ini. Tapi presiden bilang pulang kampung sama mudik beda, jadi yang betul mana?” tambahnya.

“Jadi menurut saya pulang kampung dan mudik ya samalah, cuma beda di kata saja,” lanjut Nasir.

Jika alasan pemerintah melarang mudik karena penyebaran Covid-19 akan meluas dan memperbolehkan pulang kampung lantaran di kampung mereka akan sedikit membantu meringankan keluarganya yang kurang mampu, maka pemerintah harus segera menggelontorkan dana ratusan triliun yang dianggarkan untuk Covid-19 kepada masyarakat terdampak.

“Jadi miris, hanya karena rumahnya yang sempit tidak ada pekerjaan mereka pulang kampung. Ya pemerintah lewat Perppu menggelontorkan ratusan triliun dong, uang itu bisa mencegah mereka tidak pulang. Ini tantangan bagi pemerintah untuk menjawab rakyat,” urainya.

Dia menambahkan, seharusnya pemerintah bisa menggunakan kebijakan tahun lalu soal mudik Lebaran. Jika tahun lalu diberlakukan sistem mudik bergantian guna mengantisipasi kemacetan, maka pemerintah bisa menerapkan hal itu untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Tahun lalu kan ada ya mudik diatur, puasa beberapa hari kemudian mudik ada yang 8 hari sebelum hari H, diatur itu kan sama juga, biar enggak macet. Seharusnya bisa juga diterapkan karena ada pengalaman tahun sebelumnya,” tandasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya