Berita

Sukamta/Net

Politik

Banggar DPR: Pemerintah Ugal-Ugalan Kelola APBN Untuk Covid-19

KAMIS, 23 APRIL 2020 | 04:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah dinilai ugal-ugalan dalam mengelola anggaran negara dengan alasan untuk penanganan pandemik virus corona baru atau Covid-19 di Indonesia.

Anggota Banggar DPR RI Sukamta menyatakan, bahwa banyak terjadi keanehan dalam anggaran perubahan berdasarkan Peraturan Presiden 54/2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020.

Awalnya, kata dia, APBN 2020 sejumlah Rp 2.540 trilliun kemudian terjadi penambahan belanja sebesar Rp 73 trilliun. Sehingga APBN menjadi Rp 2.613 trilliun.


“Gara-gara ugal-ugalan dalam pengelolaan keuangan negara terjadi peningkatan defisit APBN dari Rp 397 trilliun atau 1.76 persen dari PDB menjadi Rp 852 trilliun setara 5,07 persen dari PDB," ujar Sukamta kepada wartawan, Rabu (22/4).

"Defisit anggaran akan semakin besar bisa sampai 10-15 persen jika tidak ada penghematan dan terus terjadi penambahan belanja negara sementara penerimaan negara semakin menurun akibat krisis ekonomi,” dia menambahkan.

Menurutnya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah selama ini untuk menutup defisit uang negara, adalah mengambil langkah untuk berutang.

“Padahal tahun ini saja pemerintah harus membayar cicilan pokok hutang luar negeri sebesar Rp 105 triliun,” bebernya.

Sukamta merinci pada awal APBN 2020 pembiayaan anggaran dari hutang sebesar Rp 351 trilliun membengkak 3 kali lipat menjadi Rp 1.006 trilliun.

Penambahan pembiayaan dari hutang membuat ruang fiskal Indonesia semakin terbatas ke depannya karena hutang semakin menumpuk akibatnya pemerintah akan kesulitan melakukan likuiditas.

Hutang yang semakin besar dan bertenor panjang, lanjut Sukamta, akan membebani generasi yang akan datang. Pemerintah Jokowi-Maruf yang menikmati belanjanya namun generasi anak cucu bangsa Indonesia yang menanggung pengembalian hutangnya.

“Parahnya lagi selama ini pemerintah tidak mampu menjelaskan bagaimana hutang ini dikelola untuk kegiatan modal produktif atau konsumtif karena tidak jelas alokasinya yang turun secara gelondongan. Utang menjadi modal produktif ataukah hanya konsumtif masih jadi pekerjaan rumah,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya