Berita

Belva Syah Devara bersama Presiden Jokowi/Net

Publika

Diduga Ada Kongkalingkong, Program Kartu Prakerja Harus Dihentikan

KAMIS, 16 APRIL 2020 | 09:59 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

SEBESAR Rp 5.6 triliun untuk biaya pelatihan online untuk Kartu Prakerja hampir 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan, bukan uang kecil, apalagi diarahkan untuk satu pelaku komunitas Ruang Guru yang notabene dimilikii oleh Belva Syah Devara, Stafsus Presiden Jokowi.

Karena program Kartu Prakerja ini merupakan kartu yang dijanjikan oleh Presiden di tahun 2019 awal. Artinya proyek ini sudah dipersiapkan jauh hari. Tidak ujug-ujug muncul. Artinya juga Belva Syah Devara diangkat jadi stafsus sudah direncanakan awal untuk menampung proyek pelatihan Kartu Prapekerja.

Walaupun Belva mengaku tidak tahu-menahu, ini rancangan Menko Perekonomian katanya. Belva siap mundur jika dianggap sebagai konflik kepentingan, dan dia sudah mengajukan untuk mundur. Tentu ini sudah diperkirakan sebelumnya oleh Presiden Jokowi dan Belva. Namun proyek besar ini sebanyak Rp 5.6 Triliun sudah didapatkan.


Dengan demikian patut diduga bahwa kebijakan proyek pelatihan tersebut sudah merupakan "kongkalingkong kekuasaan" yang direncanakan secara matang untuk "menjebol" uang negara untuk satu perusahaan baru "Ruang Guru", dan saat kondisi wabah Covid-19 anggaran Kartu Prakerja dilipatkan menjadi dua kali lipat, yang semula Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun.

Sekarang banyak yang menyatakan bahwa program yang telah diluncurkan beberapa hari yang tersebut tidak tepat untuk membantu prakerja, dan diperluas oleh Menko Airlangga untuk karyawan yang kena PHK. Dalam suasana wabah pandemki tidak diperlukan pelatihan online, seperti juga diprotes oleh GP Ansor yang disampaikan ketua kmum-nya Yaqut Cholil Qoumas.

Kembali kepada kebijakan pelatihan dengan anggaran teramat besar Rp 5.6 triliun hampir setara dengan kasus heboh bailout Bank Century.

KPK dan BPK harus segera turun tangan, memeriksa adanya kesepakatan penunjukan tunggal proyek yang luar biasa besar Rp 5.6 triliun kepada kegiatan usaha online yang baru muncul.

Sebagai pengamat saya "hopeless" dengan kemampuan KPK dengan UU KPK produk kontroversial DPR RI secara kilat, dan tetap UU tersebut disetujui oleh Presiden Jokowi. Walaupun ada demo besar-besaran mahasiswa dan pelajar dengan korban 3 mahasiswa meninggal ditembak, menolak UU KPK tersebut.

Namun berharap agar para pengawas dan komisioner KPK serta pimpinan BPK secara berani dengan hati nurani yang tulus karena menyangkut dana negara milik rakyat yang besar. Mau bertindak walaupun kesepakatan Kartu Prakerja tersebut dilakukan oleh orang No. 1 di Indonesia.

Patut juga diduga bahwa semua ada kaitan antara penentuan anggaran dengan pelemahan fungsi KPK yang sudah diskenario oleh kekuasaan. Apalagi ada Perppu No. 1/2020 pasal 27 yang oleh kalangan cerdik pandai sekarang sedang diuji ke MK, karena telah mendegradasi tugas wewenang DPR dan BPK tentang hak budget dan pemeriksaan/pengawasan.

Tidaklah salah jika rakyat berpraduga pada akhir periode rezim sekarang banyak hal yang dilonggarkan untuk memperoleh manfaat berupa keuntungan pribadi dan atau kelompok kekuasaan yang berpotensi merugikan negara, abuse of power yang dalam pengertian hukum penyalahgunaan wewenang sebagai "detournement de pouviur" melampaui batas kekuasaan, dan abuse de droit, sewenang-wenang.

Penulis adalah pengamat kebijakan publik, aktivis pergerakan 77-78.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya