Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Butuh Income Bukan Negara Banyak Kepala

SENIN, 13 APRIL 2020 | 11:49 WIB

BEREDARNYA video yang sempat viral di Batam menjadi duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Dalam video tersebut terlihat seorang perempuan jatuh pingsan karena kelaparan.  

Video tersebut sempat viral di media sosial karena seorang warga Batam yang pingsan secara tiba-tiba di pinggir jalan ternyata bukan karena corona atau Covid-19.

Berdasarkan informasi yang diterima, perempuan tersebut pingsan karena kelaparan dan sudah tidak mampu lagi mengontrol kesadaran dirinya.


Kasus di atas tentu memilukan kita semua. Di mana Presiden Jokowi justru membagi-bagikan sembako di Jakarta dan Bogor, Jawa Barat. Hal itu dilakukan Jokowi, ketika Gubernur DKI Jakarta sedang melaksanakan PSBB dengan mengantar bungkusan ke warga yang kurang mampu.

Pertanyaannya ada apa dengan kasus di atas?

Rakyat Butuh Income
Dalam menghadapi wabah virus Covid-19, kita harus bergandeng tangan untuk membantu rakyat yang sedang susah. Tapi dengan pendekatan politik, rakyat juga yang memiliki dampak paling besar. Di mana PSBB dijalankan, banyak rakyat yang kesulitan mendapatkan income atau nafkah buat keluarganya.

Hal itu terjadi bagi buruh, ojol, pedagang atau ekonomi informal yang selama ini telah menopang perekonomian kita menjadi kuat. Sepertinya pemerintah tidak siap atas wabah tersebut di atas, kecuali DKI Jakarta yang memulai PSBB pada 10 April 2020. Di mana pemprov memberikan bantuan kepada rakyat miskin yang memiliki KTP atau tidak, tapi tinggal di wilayah Jakarta.

Ketidaksiapan itu justru ada di pemerintah pusat. Tampak ketika sebuah peraturan PSBB diabaikan oleh para pejabatnya sendiri. Kita jadi bingung bahwa peraturan tersebut dijalankan atau perlu dilanggar oleh pejabat lainnya?

Negara Banyak Kepala

Sangat ironis, kekayaan yang besar dan dimiliki bangsa ini tidak mampu berdiri kuat memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Bagaimana cara pengelolaannya? Pertanyaan ini yang selalu muncul di kepala orang yang waras, tanpa mau melihat latar belakang politiknya. Sepertinya pertanyaan di atas juga sulit dijawab jika kita bicara kepentingan belaka.

Tahun 2019 sebelum wabah datang sudah diingatkan para ekonom, bahwa perekonomian tidak akan tumbuh lebih dari 4 persen. Hal itu dianggap angin lalu oleh pemerintah. Di mana utang masih menjadi andalan. Bahkan utang sekarang sudah lebih dari 6.000 T, tapi masih saja mendapatkan utang lagi.

Setelah wabah virus Covid-19 meluluhlantahkan ekonomi dunia, Indonesia dengan amat gampang menjadikan vius Covid-19 sebagai alibinya. Inilah awal dari kebohongan dan ketidakseriusan para pejabat dalam menangani dampak tersebut.

Jatuhnya perempuan akibat kelarapan di Batam membuktikan bahwa kondisi ekonomi kita memang tidak berpihak kepada rakyat. Rakyat hanya menjadi korban ketidakadilan negara terhadap nasibnya.

Kalau saja dari awal pemerintah mau mendengarkan masukan dan tidak membuat virus Covid-19 menjadi bahan lelucon pejabat, mungkin akan berbeda.

Pemerintah sampai sekarang masih kurang serius dalam penanganan Covid-19. Di mana dalam kondisi social distancing yang seharusnya di rumah, tapi kenyataannya Jokowi sebagai Presiden tidak menunjukan contoh yang baik dengan mengumpulkan orang untuk bagi-bagi sembako. Sepertinya Jokowi tak mau kalah dengan langkah Anies Baswedan yang mendapat banyak apresiasi atas sikap dan kebijakannya.

Itu semua karena persaingan politik yang tidak sehat bagi bangsa dan negara.

Sepertinya para kepala rumah tangga di Indonesia lebih membutuhkan income demi kelangsungan hidupnya, dibanding negara yang banyak kepalanya.

Semua rakyat pasti mendukung, jika ada sikap legawa pemerintah pusat dalam menangani prioritas kasus virus di atas. Seperti Presiden Ghana yang mengatakan 'menghidupkan ekonomi lebih gampang dan saya tidak tahu bagaimana menghidupkan kembali manusia yang sudah mati'.

Himawan Sutanto

Pemerhati budaya politik

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya