Surat Terbuka Direspons Jokowi, PDUI Minta Pemerintah Atur Harga Eceran APD

RMOL.  Setelah sempat mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang mengeluhkan kelangkaan APD (Alat Pelindung Diri) dan angka kematian tenaga medis yang kian bertambah, Pengurus pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) hari ini diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan diskusi.

Ketua Umum PDUI Abraham Andi Padlan Patarai mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi merespons surat terbuka yang mereka berikan dengan akan memberikan APD yang nanti akan didistribusikan ke wilayah khususnya Jaakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

"Kami berharap setelah pertemuan kami ini dengan Jenderal Doni, kedepannya ini bisa berkesinambungan. karena menyangkut alat pelindung diri ini sangat penting buat memproteksi teman-teman sejawat dokter khususnya yang bekerja di tingkat pelayanan primer," katanya saat konferensi pers di Gedung Graha BNPB, Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur, Minggu (12/4).

Selain itu, PDUI juga mengusulkan, nantinya akan ada kesepakatan harga eceran untuk APD. Hal itu penting untuk teman-teman yang berpraktik mandiri agar bisa membeli alat perlindungan  dengan kualifikasi sesuai standar.

Menurutnya, bagaimana tenaga medis melakukan pelayanan jika dirinya sendiri tidak terproteksi. Karena itu, PDUI meminta agar pemerintah hadir dalam mengatur tata kelola perdagangan APD.

"Sampai hari ini sejawat kami sudah berguguran lebih dari 30 orang. Oleh karena itu kepada teman sejawat dan keluarga yang telah mendahului kita saya ingin menyampaikan atas nama Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia menyampaikan bela sungkawa dan rasa duka cita yang sangat mendalam atas pengorbanan para sejawat sekalian," pungkasnya.