Ridwan Kamil keluarkan instruksi baru terkaita penanganan Covid-19 di wilayah Jawa Barat/Istimewa
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Jabar mengeluarkan surat instruksi yang ditujukan kepada bupati/walikota, Panglima Kodam III Siliwangi, serta Kapolda Jabar.
Menurut jurubicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Daud Ahmad, instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 443/04/Hukham tentang Penanggulangan Covid-19 dan imbauan terkait mudik selama pandemik Covid-19, telah ditandatangani Ridwan Kamil pada Kamis (8/4).
Instruksi gubernur mencakup empat maklumat penting yang harus segera dilaksanakan ketiga subjek tersebut. Pertama, menginstruksikan seluruh bupati/walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 443 tahun 2020.
Gubernur juga meminta bupati/walikota memenuhi kesejahteraan tenaga kesehatan terutama perawat dan dokter dengan insentif khusus, akomodasi, transportasi untuk mobilisasi, serta logistik lain.
Kesejahteraan tenaga medis ini penting mengingat masih ada stigma masyarakat bahwa dokter atau perawat yang menangani pasien Cobid-19 harus dijauhi karena berpotensi menularkan virus.
“Tenaga medis ini garda terdepan tapi terstigma. Oleh karena itu Pemda Provinsi Jabar menampung mereka di hotel bintang lima di Kota Bandung. Pak Gubernur ingin bupati/walikota juga memiliki kebijakan yang sama,†ucap Daud.
Selain itu, poin penting dalam ingub adalah gubernur meminta bupati/wali kota mengaktifkan gugus tugas di setiap perangkat daerah serta kecamatan, kelurahan, hingga tingkat desa/kelurahan.
Menurutnya, gugus tugas satuan terkecil ini penting selain untuk edukasi, juga ampuh mendeteksi pergerakan orang di masing-masing unit, pendataan warga miskin baru, serta estimasi kebutuhan rakyat selama penanganan Covid-19.
“Misalkan nanti ada PSBB di kabupaten/kota atau mungkin karantina wilayah, gugus tugas ini bisa provide data-data penting sehingga Pemprov gampang melangkah. Termasuk yang kami khawatirkan banyak pemudik bandel, di sini peran RT RW sangat menentukan dalam mendata para ODP,†jelasnya, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
Terkait mudik, kata Daud, gubernur dalam suratnya menginstruksikan bupati/walikota agar mengupayakan penduduknya tidak pulang kampung sebelum Covid-19 tertangani sampai tuntas.
“Sebisa mungkin tidak ada yang mudik dari kabupaten/kota. Karena kalau membandel, Covid-19 bisa lebih panjang di Jabar. Konsekuensi ekonomi dan sosialnya akan sangat mahal, dan yang menanggung warga Jabar juga. Jadi
ayeuna mah wayahna teu mudik heula (sekarang jangan mudik dulu),†katanya.
Tidak lupa, lanjut Daud, bagi daerah belum memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), gubernur meminta agar memperkuat data-data persebaran penyakit, peningkatan jumlah kasus dan kematian, serta instrumen lain sebagai syarat mengajukan PSBB.
“Jadi kalau misalnya eskalasi tiba-tiba meningkat, PSBB atau
treatment lain dapat dengan cepat dilakukan,†imbuhnya.
Selain kepada bupati/wali kota, dalam suratnya Gubernur juga meminta Kapolda dan Pangdam bersama-sama mencari tempat sebagai sarana karantina pasien Covid-19.
“Seperti gedung, wisma, tempat pelatihan, dan properti lain yang ada di kabupaten/kota, punya polres dan kodim, agar semua tempatnya dimaksimalkan. Kita harus bersiap untuk skenario terburuk,†tandasnya.
