Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pilkada Serentak Pas Kalau Diundur Hingga September 2021

MINGGU, 05 APRIL 2020 | 05:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penundaan Pilkada serentak 2020 akibat pandemik virus corona baru atau Covid-19 diapresiasi banyak pihak. Sejauh ini adada tiga opsi penundaan, yakni Pilkada dilaksanakan pada Desember 2020, Maret 2021, atau September 2021.

Ketua Partai Nasdem Banyuwangi, Supriyadi, sepakat pada opsi C: diundur hingga September 2021. Karena musibah pandemik corona ini diprediksi selesai dengan recovery hingga akhir tahun ini.

“Untuk tahapan Pilkada jelas baru bisa dimulai dengan penganggaran tahun 2021, sehingga paling cepat bisa dilaksanakan pada opsi C (September 2021),” terangnya saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (4/4).


Sedikit berbeda, Bacabup potensial yang digandrungi generasi milenial, Ali Ruchi, berpendapat berbeda.

Menurutnya, Pilkada serentak lebih baik diundur hingga tahun 2024, sekaligus berbarengan dengan Pilpres dan Pileg.

“Dengan catatan jika opsi A (Desember 2020) tidak bisa dilaksanakan. Karena Opsi B dan C terlalu mepet waktunya dengan pemilu serentak 2024,” kata Ali.

Pihaknya beralasan, bagaimana bisa seorang calon kepala daerah terpilih membangun daerah hanya dengan target 3 tahun.

“Itu belum dipotong dengan penyiapan Pemilu Serentak 2024, karena biasanya butuh waktu satu tahun (Kalau ditarik ke situ). Lebih baik para gubernur, bupati, dan walikota yang habis jabatannya diisi oleh Pjs dari pemerintah pusat atau provinsi, sekalian mempersiapkan tahapan gelaran pemilu serentak 2024,” urainya.

Sedangkan Danu Budiyono, aktivis Sosial Politik Banyuwangi sependapat dengan opsi C yakni September 2021 atau sekalian diundur hingga Pemilu serentak 2024.

“Selain semua fokus dengan pandemik virus corona, kemudian nanti recovery juga terlalu mepet waktunya dengan Pemilu 2024. Dan itu akan sangat demokratis,” tuturnya.  

Sebaliknya, Danu menilai, pihak yang setuju opsi B (Maret 2021), bisa dipastikan datang dari para gubernur, bupati, hingga walikota petahana, yang ingin memajukan politik dinastinya.

“Saya dengar mereka semua sudah melobi para pengambil keputusan kepemiluan di Jakarta," ucap Danu.

"Bahkan sudah mulai saweran, biar disahkan ke opsi B. Karena itu opsi B itu sangat menguntungkan para petahana untuk menjalankan dinasti politiknya,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya