Berita

Dradjad Wibowo/Net

Politik

Dradjad Wibowo: Kerahkan Tenaga Kita Cegah Wabah Corona, Masalah Ekonomi Menyusul

RABU, 18 MARET 2020 | 14:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pakar ekonomi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menyampaikan, pemerintah harus mengalokasikan dana APBN untuk meningkatkan kapasitas Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas guna menghadapi risiko wabah Virus corona.

“Stimulus ekonomi penting tapi jika wabah terjadi, dia akan seperti kertas yang habis terbakar api. Jadi dana APBN yang terbatas sebaiknya direalokasikan untuk meningkatkan kapasitas RS dan puskesmas menghadapi risiko wabah Covid-19,” ujar Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/3).

Pihaknya meminta pemerintah meniru Singapura yang memiliki test kits virus corona tanpa memakan waktu yang panjang. Sehingga hasil uji virus corona cepat diketahui.


“Pakailah dana itu untuk menyediakan sebanyak mungkin test kit cepat. Test kit yang dibuat di Singapore bisa memberikan hasil akurat dalam 3 jam. Ini jauh lebih cepat dari yang biasanya 7 jam. Di Indonesia, hasil tes baru diketahui paling cepat 3 hari,” ujarnya.

Menurutnya, tes yang lambat sangat mempersulit untuk memotong mata rantai penyebaran virus corona.

“Karena, kita jadi lambat memisahkan orang yang terinfeksi dari yang sehat. Tes yang cepat dan masif menjadi salah satu faktor keberhasilan Korsel menekan wabah,” bebernya.

Selain untuk peralatan medis, Dradjad juga meminta pemerintah agar dana APBN juga perlu dialokasikan untuk alat pelindung diri (APD) bagi dokter dan tenaga medisnya.

“Mereka komandan dan prajurit di garis terdepan. Masak sebagian mereka hanya memakai jas hujan? Jumlah ruang isolasi juga harus cepat ditambah. Tidak etis bagi saya menyebutkan jumlahnya sekarang. Yang penting: cepat ditambah. Termasuk bagi RSUD di kabupaten yang jauh dari kota besar,” urainya.

“Intinya, kerahkan kekuatan kita yang terbatas ini untuk mencegah wabah. Ekonomi menyusul kemudian,” tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya