Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Kesehatan

Disurati Untuk Tetapkan Darurat Nasional, Kemlu: Presiden Jokowi Sudah Bicara Langsung Dengan WHO

JUMAT, 13 MARET 2020 | 23:03 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Masuknya virus corona baru (Covid-19) ke Indonesia membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengambil sikap.

Melalui sebuah surat, WHO meminta kepada Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah langkah terkait penanganan virus Covid-19. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal WHO Thedros Adhanom yang ditujukan kepada Presiden Jokowi yang diteruskan kepada Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Luar Negeri RI.

Dalam surat bertanggal 10 Maret 2020 lalu itu, WHO meminta agar Presiden Jokowi meningkatkan respons darurat, termasuk mendeklarasikan darurat nasional.


Dikonfirmasi mengenai surat tersebut, Pelaksana Tugas Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan rekomendasi umum yang diberikan WHO kepada semua negara yang mengalami local transmission.

"Saya membaca, WHO memiliki apa yang dinamakan WHO global preparednes and response plan," kata Teuku Faizasyah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/3).

Pihaknya mengimbau untuk langsung mengonfirmasi kepada pihak istana untuk lebih jelasnya. Sebab dilihat dari surat tersebut, jelas Teuku Faizasyah, surat tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi.

Namun, sejauh ini ia mengamini ada komunikasi yang sudah dibangun antara Presiden Jokowi dengan WHO mengenai penanganan virus corona.

"Yang saya ketahui, Presiden sudah lakukan pembicaraan langsung dengan Dirjen WHO. Pembicaraan sangat produktif, silakan cek twitter Dirjen WHO," tandasnya.

Selain meminta dilakukan status darurat nasional, diketahui WHO juga merekomendasikan untuk meningkatkan kapasitas laboratorium. Pengetesan spesimen juga diminta dilakukan tak hanya pada yang telah melakukan kontak, tetapi semua orang dengan gejala influenza dan gangguan pernafasan.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya