Pengamat: DPRD DKI Harus Bersikap Ksatria Pilih Pendamping Anies

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah menyesalkan keputusan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta yang menginginkan pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta sisa periode 2017-2022 dilakukan dengan voting tertutup.

Amir mengatakan, saat acara silaturahmi dengan wartawan pada Selasa (21/1), Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Shakir Purnomo justru mendorong pemilihan wagub DKI Jakarta dilakukan melalui mekanisme voting terbuka sebagai bentuk transparansi.

"Politisi dan aktivis di luar DPRD mempertanyakan kenapa hari ini PKS lebih mengusulkan voting tertutup," kata Amir di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/2).

Amir berharap, dalam Rapat Paripurna, Rabu (19/2) besok, PKS bisa kembali ke sikap awal untuk melaksanakan voting terbuka.

"Kita ingin Legislator di DKI Jakarta memperlihatkan sikap kesatrianya dalam menentukan kandidat yang akan dipilih sebagai wagub DKI pendamping Pak Anies," terang Amir.

Disisi lain, Amir mengaku bersyukur, pasca pertemuan dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, tahapan menuju pemilihan wagub DKI Jakarta betul-betul bisa terealisasi sesuai dengan janjinya.

"Saya sangat berterima kasih kepada Pak Pras atas komitmen beliau. Saya bangga setelah berkomunikasi dengan beliau ada progres menggembirakan terkait Pilwagub DKI Jakarta," ungkap Amir

Ia memprediksi, apabila seluruh tahapan berjalan dengan lancar dapat dipastikan awal April mendatang wagub DKI Jakarta terpilih sudah bisa bekerja.

"Salah satu pekerjaan pertama ya tentu membantu Pak Gubernur untuk menyusun pertanggungjawaban APBD Tahun 2019," pungkas Amir.