Berita

Rizal Ramli/Repro

Politik

Rizal Ramli Usulkan Parpol Dibiayai Pemerintah, Begini Syarat-syaratnya

RABU, 12 FEBRUARI 2020 | 15:24 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Korupsi yang masih terus merajalela di sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, disebut Rizal Ramli sebagai akibat masih maraknya money politic. Biaya politik yang mahal membuat korupsi masih sulit diberantas secara tuntas.

"Yang hancurkan kita semua adalah money politic. Karena untuk menjadi bupati butuh Rp 10-50 miliar, untuk gubernur butuh sekian miliar. The whole system, the mother of corruption di Indonesia, I am sorry to say, adalah politik," tegas Rizal Ramli saat berbicara di acara Indonesia Lawyers Club, Selasa malam (11/2).

Karena itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di periode pertama Presiden Joko Widodo ini pun mengusulkan partai politik yang ada dibiayai oleh pemerintah.


Karena hal tersebut pun sudah jamak dilakukan di negara-negara Eropa, Australia, juga Selandia Baru.

RR, sapaan akrabnya, mengestimasi pemerintah hanya butuh dana Rp 6 triliun per tahun untuk membiayai partai-partai politik ini. Angka ini jauh lebih rendah dibanding uang yang dikemplang parpol, yang diperkirakan RR mencapai 50-70 triliun rupiah.

"Kita ubah criminal democracy ini menjadi demokrasi yang amanah dan good governance. Sehingga orang-orang baik, orang-orang bagus bisa masuk ke dalam sistem. Menghasilkan the best governance," lanjut mantan Menteri Keuangan Indonesia di era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Namun demikian, ada syarat yang harus dipenuhi oleh parpol sebelum mendapat bantuan dari pemerintah. Syarat ini harus dipenuhi agar parpol tak lagi dikelola  seperti mengatur keluarga.

"Kita teriak demokrasi tapi parpol tidak di-run secara demokrasi. Jadi kalau dibiayai negara, syaratnya parpol harus ganti AD/ART dan harus ada demokrasi internal. Sehingga siapa pun masuk PDIP bisa jadi ketua umum, masuk Demokrat bisa jadi ketua umum, atau Gerindra misalnya," tegas dia.

Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka money politic bisa ditekan dengan kuat. Namun, jika masih bertahan dengan kondisi yang ada saat ini, jangan harap Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik.

"Selama money politic mendominasi politik Indonesia, nggak usah mimpi deh yang aneh-aneh," tandas RR.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya