Berita

Gibran Rakabuming Raka saat bersama Sekjen PDIP Hasto dan Puan Maharani/Istimewa

Politik

Salahi Sistem Kaderisasi, Gibran Seharusnya Tak Dapat Rekomendasi PDIP Maju Pilwakot Solo

RABU, 12 FEBRUARI 2020 | 05:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Langkah putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka maju di pemilihan walikota (Pilwakot) Solo sepertinya semakin mulus.

Sejauh ini Partai Golkar dan Partai Gerindra memberikan sinyal politik mendukung Gibran bertarung merebut kursi Walikota Solo.

Meski demikian Gibran tetap mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPP PDI Perjuangan Senin (10/2).


Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI), AHmad Khoirul Umam menyatakan kalau partai berlambang kepala banteng moncong putih itu pragmatis nantinya suami Selvi Ananda itu akan mendapatkan rekomendasi.

Umam menyebutkan, Jika PDIP menjalankan sitem kaderisasi dengan ketat maka otomatis Gibran akan tidak mendapatkan Rekomendasi.

Alasannya, kata Umam, Gibran belum berkontribusi terhadapa partai besuan Megawati itu jadi salah stau alasan Gibran seharusnya tidak mendapatkan tiket rekomendasi.

"Kehadiran Gibran ini menyalahi sistem kaderisasi, dia belum pernah berkontribusi apapun terhadap PDIP selaku kader, kalau dia dapat karpet merah, itu membuktikan struktur mesin politik PDIP dikendalikan oleh patrimonialisme dan hegemoni elite partai yang berkarakter tidak demokratis," demikian kata Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (11/2).

Gibran sebelum menjalani uji kelayakan dan kepatutan tampak sowan ke Walikota Solo Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani juga menyebutkan bahwa Gibran mengkitui mekanisme pencalonan yang ada di PDIP.

Gibran sendiri usai mengaku dirinya akan tetap setia terhadap PDIP apabila nantinya ia gagal mendapatkan tiket rekomendasi untuk diusung sebagai calon walikota Solo.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya