Berita

Anggota militer El Salvador berjaga di dalam dewan legislatif negara itu saat mendampingi Presiden Nayib Bukele/CNN

Global

Presiden Gandeng Tentara Bersenjata Ke Parlemen, Kemunduran Demokrasi?

SELASA, 11 FEBRUARI 2020 | 07:24 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden El Salvador Nayib Bukele menyita perhatian publik El Salvador dan dunia akhir pekan lalu (Minggu, 9/2). Tidak seperti biasanya, dia hadir dalam sesi khusus di parlemen negara tersebut dengan membawa tentara bersenjata.

Presiden yang berusia 38 tahun itu hadir di Majelis Nasional dengan sekelompok tentara berseragam yang mebawa senjata otomatis. Bukele datang ke parlemen untuk menghadiri sesi khusus yang dia adakan.

Para tentara tersebut datang hanya untuk mendampingi Bukele di parlemen. Namun keikutsertaan tantara dalam kegiatan semacam itu bukanlah hal yang biasa terjadi di El Salvador.


Sesi itu digelar di tengah upaya Bukele untuk menekan anggota parlemen agar menyetujui rencananya memerangi kejahatan di dalam negeri.

Bukele ingin anggota parlemen menyetujui pinjaman 109 juta dolar AS untuk membantu memperlengkapi polisi dan tentara dalam perang melawan kejahatan di negara yang dilanda kekerasan geng.

Dia memberi mereka tenggat waktu selama seminggu untuk mengesahkan undang-undang pinjaman, tanpa menentukan tindakan apa yang akan dia ambil jika mereka gagal memenuhi tuntutannya.
Langkah Bukele menggandeng tentara ke parlemen membuat khawatir musuh-musuh politik dan kelompok-kelompok hak asasi manusia di negara tersebut. Mereka khawatir akan kemunduran demokrasi di negara Amerika Tengah itu.

Aksi "unjuk kekuatan" di parlemen semacam itu juga mendapat kecaman dari negara asing. Banyak yang khawatir bahwa Bukele menggunakan pasukan untuk mengintimidasi para pembuat undang-undang. Hal itu diperburuk karena saat ini pemimpin dari beberapa negara di Amerika Latin bersandar pada angkatan bersenjata untuk memberi mereka bantuan dalam politik domestik.

"Militer Salvador seharusnya tidak digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara presiden dan kongres. Perbedaan sipil harus diselesaikan oleh lembaga sipil," kata ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat, Eliot Engel di akun komite.

"Mata dunia tertuju pada El Salvador dan Nayib Bukele pada saat kritis ini," tambahnya, seperti dimuat Reuters (Selasa, 11/2).

Sementara itu, kedua partai tradisional El Salvador, yakni ARENA sayap kanan dan FMLN kiri, yang didirikan oleh mantan gerilyawan, menuduh Bukele berusaha melakukan semacam "kudeta" terhadap cabang-cabang pemerintahan lainnya.

Sekretaris jenderal partai Farabundo Marti National Liberation Front (FMLN), Oscar Ortiz, mengatakan tindakan Bukele menandai hari paling gelap bagi demokrasi negara itu.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya