Berita

Anggota militer El Salvador berjaga di dalam dewan legislatif negara itu saat mendampingi Presiden Nayib Bukele/CNN

Dunia

Presiden Gandeng Tentara Bersenjata Ke Parlemen, Kemunduran Demokrasi?

SELASA, 11 FEBRUARI 2020 | 07:24 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden El Salvador Nayib Bukele menyita perhatian publik El Salvador dan dunia akhir pekan lalu (Minggu, 9/2). Tidak seperti biasanya, dia hadir dalam sesi khusus di parlemen negara tersebut dengan membawa tentara bersenjata.

Presiden yang berusia 38 tahun itu hadir di Majelis Nasional dengan sekelompok tentara berseragam yang mebawa senjata otomatis. Bukele datang ke parlemen untuk menghadiri sesi khusus yang dia adakan.

Para tentara tersebut datang hanya untuk mendampingi Bukele di parlemen. Namun keikutsertaan tantara dalam kegiatan semacam itu bukanlah hal yang biasa terjadi di El Salvador.


Sesi itu digelar di tengah upaya Bukele untuk menekan anggota parlemen agar menyetujui rencananya memerangi kejahatan di dalam negeri.

Bukele ingin anggota parlemen menyetujui pinjaman 109 juta dolar AS untuk membantu memperlengkapi polisi dan tentara dalam perang melawan kejahatan di negara yang dilanda kekerasan geng.

Dia memberi mereka tenggat waktu selama seminggu untuk mengesahkan undang-undang pinjaman, tanpa menentukan tindakan apa yang akan dia ambil jika mereka gagal memenuhi tuntutannya.
Langkah Bukele menggandeng tentara ke parlemen membuat khawatir musuh-musuh politik dan kelompok-kelompok hak asasi manusia di negara tersebut. Mereka khawatir akan kemunduran demokrasi di negara Amerika Tengah itu.

Aksi "unjuk kekuatan" di parlemen semacam itu juga mendapat kecaman dari negara asing. Banyak yang khawatir bahwa Bukele menggunakan pasukan untuk mengintimidasi para pembuat undang-undang. Hal itu diperburuk karena saat ini pemimpin dari beberapa negara di Amerika Latin bersandar pada angkatan bersenjata untuk memberi mereka bantuan dalam politik domestik.

"Militer Salvador seharusnya tidak digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara presiden dan kongres. Perbedaan sipil harus diselesaikan oleh lembaga sipil," kata ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat, Eliot Engel di akun komite.

"Mata dunia tertuju pada El Salvador dan Nayib Bukele pada saat kritis ini," tambahnya, seperti dimuat Reuters (Selasa, 11/2).

Sementara itu, kedua partai tradisional El Salvador, yakni ARENA sayap kanan dan FMLN kiri, yang didirikan oleh mantan gerilyawan, menuduh Bukele berusaha melakukan semacam "kudeta" terhadap cabang-cabang pemerintahan lainnya.

Sekretaris jenderal partai Farabundo Marti National Liberation Front (FMLN), Oscar Ortiz, mengatakan tindakan Bukele menandai hari paling gelap bagi demokrasi negara itu.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya