Wakil Presiden Maruf Amin/Net
Pemekaran provinsi di Papua untuk kali kedua masih dalam pertimbangan, karena belum ada hal mendesak.
Kepada awak media di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (22/1), Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, dirinya telah membahas soal pemekaran ini dengan DPD RI. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga pernah membicarakannya saat berkunjung ke Wamena beberapa waktu lalu.
Maruf Amin mengatakan pemekaran provinsi di Papua masih dalam pertimbangan, karena belum ada hal mendesak.
"Ya, kita lihat nanti. Dipertimbangkan itu kalau memang mendesak dan memang terlalu prioritas istilahnya. Masih dibahas di tingkat pemerintahan," kata Wapres Ma'ruf .
Maruf mengatakan pemerintah masih membahas beberapa kemungkinan terkait pemekaran di Papua. Apakah akan mencabut moratorium pemekaran wilayah atau opsi lain.
"Papua itu sudah lama sebenarnya (akan dimekarkan). Sudah (pernah) ditetapkan. Cuma belum ada realisasinya,†jelas Maruf.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, baru wilayah di Papua yang mendapatkan persetujuan untuk pemekaran wilayah. Ada dua aspirasi yang masuk untuk pemekaran wilayah Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Namun dari kedua kawasan itu, yang sudah siap menjadikan provinsi baru adalah Papua Selatan.
Wacana pemekaran provinsi di Papua berawal saat Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah tokoh Papua. Para tokoh meminta bumi Cenderawasih terbagi hingga 5 provinsi selain Papua dan Papua Barat. Namun, Presiden Jokowi menyetujui pemekaran Papua terbagi atas 2-3 wilayah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan idealnya ada tiga provinsi lagi di Papua. Namun, terkait anggaran maka pemerintah pusat hanya bisa menyetujui penambahan dua provinsi lagi. Dua calon provinsi baru itu adalah Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah.
Papua Selatan bakal mencakup Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, dan Kota Merauke. Adapun Papua Tengah mencakup wilayah adat Meepago dan La Pago.
