Berita

Direktur Procomm Organizer Indonesia, Sofyan Nasution/RMOLSumut

Nusantara

Menghapus Festival Danau Toba Sama Dengan Bunuh Kearifan Lokal

KAMIS, 16 JANUARI 2020 | 14:00 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi yang akan meniadakan Festival Danau Toba (FDT) 2020 terus mendapat kritik. Edy beralasan, festival tersebut tidak bermanfaat untuk mendatangkan wisatawan ke Danau Toba.

Direktur Procomm Organizer Indonesia sekaligus Penasihat Asosiasi Perusahaan Penyelenggara Acara (Appara) Indonesia, Sofyan Nasution menyayangkan keputusan Edy. Menurutnya meniadakan FDT pada 2020 sama saja membunuh kearifan lokal.

“Meniadakan FDT sama dengan membunuh salah satu kearifan lokal. FDT salah satu yang dibilang gubernur kurang berguna, atau tidak berguna. Tapi yang saya tangkap adalah kurang bermanfaat untuk menarik wisatawan,” katanya kepada Kantor Berita RMOLSumut, Kamis (16/1).


Menurut Sofyan, keputusan tersebut salah. Sofyan bahkan menyarankan Kepala Dinas Pariwisata untuk melakukan analisis sebelum melaksanakan FDT di 2019 lalu.

“Itu kan bulan Desember ya. Analisisnya apa? Dia (Kadin Pariwisata) harus mengevaluasi terlebih dahulu pelaksanaan di 2018. Yang kedua memperbaiki atau menambah kualitas atau memberikan nilai tambah yang lain di FDT 2019,” ujarnya.

Sofyan yang sudah berkiprah di dunia event organizer selama 18 tahun ini sangat keberatan dengan ditiadakannya FDT di 2020. Daripada ditiadakan, Sofyan menyarankan untuk membuat FDT menjadi lebih baik dengan mengajak seluruh stakeholder dan pelaksana event.

“Kalau saya berpikirnya sederhana, ajak seluruh stakeholder terutama pelaksana event. Atau orang-orang yang memang expert di bidang event. Ini bukan bicara pariwisata aja ya tetapi bicara soal konsep event,” ungkapnya.

Menurut Sofyan, jika FDT ditiadakan, Sumut tidak lagi mempunyai kebanggaan yang bisa jadi alat promosi.

“Saya sangat keberatan kalau FDT itu dihilangkan. Kita gak punya kebanggaan lain. Kalau diperbaiki, saya setuju. Saya pribadi kecewa dengan keputusan gubernur, terlebih lagi kecewa dengan Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara, karena tidak bisa memberikan masukan yang baik kepada gubernur,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya