Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa/Net
Persiapan pembangunan ibu kota baru semakin matang saja. Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Otorita Ibu Kota telah rampung. Lewat aturan tersebut, Badan Otorita akan dibentuk dan mempersiapkan pembangunan ibu kota.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan payung hukum tersebut akan terbit usai diteken Jokowi.
"Sudah selesai, nanti sebentar lagi bisa di-launch," ujar Suharso di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1), usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Suharso menjelaskan badan otorita nantinya memiliki kedudukan setingkat kementerian. Kerja Badan Otorita Ibu Kota dapat melibatkan semua kementerian/lembaga.
"Kira-kira menyerupai Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias," jelasnya.
Badan Otorita memiliki masa kerja hingga pembangunan ibu kota baru selesai. Selanjutnya, badan tersebut akan digantikan oleh pemerintahan yang dibentuk di provinsi ibu kota baru. Ibu kota baru akan menjadi provinsi dengan status daerah khusus seperti DKI Jakarta.
"Badan Otorita ini akan berakhir dengan terbentuknya pemerintahan di provinsi (ibu kota baru) tersebut," terang Suharso.
Mengenai besarnya pembiayaan persiapan ibu kota baru, Suharso menyebut setidaknya butuh sekitar Rp100 triliun untuk pembangunan istana, DPR, MPR, perumahan untuk anggota DPR/MPR/DPD, perkantoran pemerintahan, serta infrastruktur dasar yang seharusnya sudah ada sebelum pemindahan.
Infrastruktur dasar itu seperti kesediaan air, jalan raya, jalan akses, feeder, dan lainnya.
Untuk dananya sendiri Suharso menyebut berasal dari APBN dibantu dengan pihak swasta.
"Uangnya menggunakan APBN, tapi swasta juga tertarik seperti Softbank, kemudian dari MBZ (Sheikh Mohammed bin Zayed) juga, Amerika Serikat ada juga yang tertarik, Inggris, Jerman juga, ya masing-masing dengan kapasitas dan teknologi yang ditawarkan," jelas Suharso.
Mengenai siapa yang akan memimpin Badan Otorita Ibu Kota, Suharso belum mau menjelaskan. Ia mengatakan pemerintah masih fokus merancang kelembagaan Badan Otorita Ibu Kota. Tentunya sosok berlatar belakang profesional yang akan memimpin lembaga baru tersebut.
Dalam kunjungannya ke Abu Dhabi, Jokowi telah meminta Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) menjadi dewan pengarah dalam membangun ibu kota baru.
