Berita

Jepang dukung Indonesia dalam menyelesaikan masalah di Natuna/RMOL

Nusantara

Soal Natuna, Jepang Berbagi Keyakinan Dengan Indonesia

JUMAT, 10 JANUARI 2020 | 15:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Belakangan ini publik Indonesia dibuat khawatir dengan masuknya kapal coast guard China ke dalam Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara.

China yang mengklaim secara sepihak nine dashed-line di Laut China Selatan mengaku bahwa perairan Natuna Utara adalah traditional fishing area atau area penangkapan ikan tradisional miliknya.

Semantara dalam hukum laut internasional, UNCLOS 1982, dijelaskan bahwa perairan Natuna Utara adalah hak berdaulat Indonesia. Hukum tersebut pun telah diratifikasi baik oleh Indonesia maupun China.


Menanggapi kasus yang masih dihadapi oleh Indonesia ini, Jepang memberikan dukungan pada Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya, Motegi Toshimitsu, yang berkunjung ke Jakarta pada Jumat (10/1).

"Terkait masalah Laut China Selatan, kami berbagi keyakinan yang serius terhadap upaya-upaya yang mencoba mengubah status quo secara sepihak dengan kekuatan," ujar Motegi dalam bahasa Jepang yang diterjemahkan oleh jurubahasa di kantor Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta.

"(Kami) menegaskan untuk melanjutkan kolaborasi dengan erat," tambahnya.

Selain di Laut China Selatan, China juga menyatakan klaimnya di Laut China Timur. Di sana, Kepulauan Senkaku (sebutan Jepang) atau Diaoyu (sebutan China) menjadi sengketa kedua negara yang masih belum bisa diselesaikan.

Posisi Jepang sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Motegi juga menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat membantu Jepang untuk menyelesaikan persoalan denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya