Berita

Lieus Sungkharisma/Net

Politik

Rekonsiliasi Jangan Putus Di Jokowi Dan Prabowo, Kasihan Negeri Ini

SELASA, 03 DESEMBER 2019 | 17:39 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Gelaran Pilpres 2019 telah usai. Tapi, diskriminasi politik masih terus terjadi, khususnya pada mereka yang berseberangan dengan pemerintah.

Ketua Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak) Lieus Sungkharisma bahkan mengaku prihatin lantaran  rekonsiliasi politik yang terjadi sebatas mengakomodasi Prabowo Subianto sebagai mantan calon presiden penantang Joko Widodo.

Sementara kepada para pendukung Prabowo-Sandi, tidak ada upaya untuk merangkul. Menurutnya, Reuni Akbar 212 seharusnya menjadi momentum baik bagi pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi.


Terlebih, Prabowo sebagai orang yang didukung kelompok 212 sudah dirangkul Jokowi.

“Tidak ada itu dua capres yang buat Indonesia hampir terbelah, kemudian bersatu dalam satu jajaran. Jokowi sebagai presiden, Prabowo Menteri Pertahanan,” terangnya kepada redaksi, Selasa (3/12).

Lieus mengingatkan agar para pendukung turut diikutkan dalam rekonsiliasi. Jokowi harus memberikan amnesty bagi mereka yang menjadi tahanan politik. Begitu juga dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang belum bisa kembali ke tanah air.

Dengan begitu, sambungnya, semua bisa bersatu dalam membangun bangsa menjadi lebih baik.

“Jadi rekonsiliasi jangan cuma selesai dengan Jokowi dan Prabowo, kasihan negeri ini. Masak rekonsiliasi cuma berdua,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya