Berita

Airlangga dan Jokowi/Net

Politik

Airlangga Setuju Dengan Jokowi, Masih Banyak Urusan Penting Ketimbang Amandemen

SELASA, 03 DESEMBER 2019 | 12:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan tegas Presiden Joko Widodo yang menolak amandemen UUD Negara RI mendapat dukungan dari partai koalisi, Golkar.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto secara tegas mendukung Jokowi yang menilai amandemen belum perlu dilakukan. Terlebih banyak wacana liar yang turut berkembang menyertai.

Menurutnya, masih banyak masalah yang lebih penting harus diselesaikan pemerintah. Salah satunya urusan ekonomi, yang mana Jokowi mempercayakan Airlangga sebagai pengendali ekonomi bangsa.


“Dalam dekat tidak perlu, kita akan mengkaji secara mendalam," ujarnya usai mendaftar caketum Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (2/12).

Pernyataan Airlangga mendapat dukungan dari kader Golkar yang juga dipercaya Jokowi duduk di Kabinet Indonesia Maju, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menteri Perindustrian itu dengan tegas menyebut bahwa Golkar memang tengah fokus dalam membangun ekonomi bangsa. Mencari solusi untuk menghadapi instabilitas ekonomi dunia.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan sejak awal sikap Partai Golkar ingin mengkaji secara mendalam amandemen yang akan dilakukan. Sebab, stabilitas politik dan ekonomi merupakan yang utama.

“Bagi kita, amandemen ini sebaiknya tidak dibahas sekarang karena kita sedang konsentrasi untuk bagaimana pemulihan ekonomi," demikian Ace.

Adapun wacana liar soal amandemen yang muncul dan membuat Presiden Joko Widodo murka adalah penambahan masa jabatan presiden dan pilpres melalui MPR.

Wacana tersebut sempat dilempar Ketua MPR Bambang Soesatyo saat bertemu dengan pengurus PWI beberapa waktu lalu. Bamsoet, sapaan akrabnya, lalu mengurai bahwa wacana itu berdasar keinginan rakyat dan dirinya tidak bisa menghentikan aspirasi dari rakyat.

Namun begitu, bakal calon ketua umum Golkar itu tidak merinci rakyat mana yang dimaksudnya. Sebab banyak pengamat memastikan rakyat akan sepakat untuk tidak mau kembali ke masa sebelum reformasi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya