Dua hari belakangan ini, tingkah laku Staf Khusus Presiden Joko Widodo jadi pembicaraan di kalangan aktivis dan politisi.
Para pengkritik umumnya menyoroti gaya komunikasi Stafsus yang dinilai tidak tepat.
Kritik pertama disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menyoroti kop surat dalam pernyataan tertulis yang dipancarluaskan Stafsus Presiden bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman.
Menurut Andi Arief yang pernah menjadi stafsus presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono ada aturan yang tidak dipenuhi dalam hal ini.
Stafsus Presiden berikutnya yang dikritik adalah Billy Mambrasar yang menyampaikan pernyataan yang provokatif dan bertolak belakang dalam twit pribadinya.
Melalui akun Twitter @kitongbisa, Billy menulis antara lain, “Setelah membahas tentang Pancasila (yang bikin kubu sebelah megap-megap), lalu kerja mendesign kartu Pra-Kerja di Jakarta, lalu saya ke Pulau Damai penuh keberagaman: Bali.â€
Menurut politisi Partai Gerindra Iwan Sumule yang juga pernah bekerja di kantor stafsus presiden, pernyataan milenial kebanggan Presiden Jokowi ini bernada “membelah dan tidak menyatukanâ€.
“Berkata Pancasila dan keberagaman, tapi
statement intoleran,†ujar Iwan Sumule.
Iwan Sumule juga menyoroti pernyataan Stafsus Presiden Dini Purwono yang meminta agar masyarakat menilai pemberian grasi terhadap terpidana korupsi Annas Maamun dari sudut yang lebih luas.
"Ironis pada saat kita berteriak penegakkan HAM namun di saat yang bersamaan kita mengharapkan terpidana tersiksa sampai mati di penjara," kata Dini kepada media.
Iwan Sumule membandingkan pernyataan ini dengan perlakuan yang diberikan negara kepada Ustad Abu Bakar Baasyir yang masih mendekam di dalam penjara walaupun dalam keadaan sakit dan payah.
“Soal grasi bicara HAM dan kemanusiaan, tapi tak tahu apa yang sudah dilakukan pemerintah, diskriminatif dalam penegakan HAM dan kemanusiaan. Tak berlaku untuk Abu Bakar Baasyir,†demikian Iwan Sumule.
