Berita

Menkeu Sri Mulyani/Net

Politik

Kata Sri Mulyani: Negara Otoriter Menjamin Investasi, Kata Rizal Ramli: Analisa Ngawur Dan Cetek

MINGGU, 01 DESEMBER 2019 | 11:34 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Jurus ngeles Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disampaikannya bulan lalu untuk menjawab penurunan investasi asing di Indonesia kembali viral dan diperbincangkan publik.

Dalam pernyataannya di media kala itu, Sri Mulyani mengisyaratkan, arus investasi memiliki hubungan positif dengan sistem politik di suatu negara.

Sistem politik otoritarian, sebutnya, mendorong pertumbuhan investasi. Hal ini yang terjadi di Indonesia pada era orotiter Orde Baru.


"Dulu ketika pemerintahan sangat otoriter, investasi datang. Begitu kita demokratis, kemampuan kita untuk membuat lingkungan investasi yang baik itu berkurang," kata Sri Mulyani kala itu (Selasa, 16/7).

Dia juga menambahkan, bagi investor yang terpenting adalah kepastian berusaha di suatu negara.

Sri Mulyani mencontohkan Republik Rakyat China (RRC) sebagai sebuah negara dengan sistem politik sangat terkontrol namun memiliki investasi yang sangat baik.

Analisa Sri Mulyani ini dipandang sebagai sebuah kengawuran khas Sri Mulyani yang terbiasa mencari kambing hitam atas kondisi ekonomi nasional yang tidak kunjung membaik.

"Analisa ngawur, gagal bangkitkan ekonomi, salahkan sistem demokratis. Cetek," ujar ekonom senior DR. Rizal Ramli.

Menurut Rizal, semestinya pemerintah, dalam hal ini kementerian ekonomi dapat mengambil tindakan yang lebih signifikan untuk mengatasi pelemahan ekonomi dari sekadar menyalahkan pihak-pihak eksternal.

Berbicara tentang negara dengan sistem politik otoriter, sebut Rizal, semestinya Sri Mulyani juga mau melihat Korea Utara sebagai contoh yang lain dimana sistem politik tertutup menghambat pertumbuhan ekonomi.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya