Berita

Menkeu Sri Mulyani/Net

Politik

Kata Sri Mulyani: Negara Otoriter Menjamin Investasi, Kata Rizal Ramli: Analisa Ngawur Dan Cetek

MINGGU, 01 DESEMBER 2019 | 11:34 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Jurus ngeles Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disampaikannya bulan lalu untuk menjawab penurunan investasi asing di Indonesia kembali viral dan diperbincangkan publik.

Dalam pernyataannya di media kala itu, Sri Mulyani mengisyaratkan, arus investasi memiliki hubungan positif dengan sistem politik di suatu negara.

Sistem politik otoritarian, sebutnya, mendorong pertumbuhan investasi. Hal ini yang terjadi di Indonesia pada era orotiter Orde Baru.


"Dulu ketika pemerintahan sangat otoriter, investasi datang. Begitu kita demokratis, kemampuan kita untuk membuat lingkungan investasi yang baik itu berkurang," kata Sri Mulyani kala itu (Selasa, 16/7).

Dia juga menambahkan, bagi investor yang terpenting adalah kepastian berusaha di suatu negara.

Sri Mulyani mencontohkan Republik Rakyat China (RRC) sebagai sebuah negara dengan sistem politik sangat terkontrol namun memiliki investasi yang sangat baik.

Analisa Sri Mulyani ini dipandang sebagai sebuah kengawuran khas Sri Mulyani yang terbiasa mencari kambing hitam atas kondisi ekonomi nasional yang tidak kunjung membaik.

"Analisa ngawur, gagal bangkitkan ekonomi, salahkan sistem demokratis. Cetek," ujar ekonom senior DR. Rizal Ramli.

Menurut Rizal, semestinya pemerintah, dalam hal ini kementerian ekonomi dapat mengambil tindakan yang lebih signifikan untuk mengatasi pelemahan ekonomi dari sekadar menyalahkan pihak-pihak eksternal.

Berbicara tentang negara dengan sistem politik otoriter, sebut Rizal, semestinya Sri Mulyani juga mau melihat Korea Utara sebagai contoh yang lain dimana sistem politik tertutup menghambat pertumbuhan ekonomi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya