Berita

Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjie Astuti dalam sebuah acara diskusi publik bertajuk Ekonomi Indonesia Era Kabinet Indonesia Maju/RMOL

Politik

Bu Susi: Isu Radikalisme Harusnya Silent, Agar Tak Hambat Investasi

RABU, 27 NOVEMBER 2019 | 18:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Isu yang menyinggung tentang radikalisme dapat mempengaruhi investasi yang akan masuk ke Indonesia.

Hal ini dituturkan oleh mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjie Astuti dalam sebuah acara diskusi publik bertajuk "Ekonomi Indonesia Era Kabinet Indonesia Maju" di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (27/11).

"Jangan terlampau sering kita memunculkan isu gitu (radikalisme) karena kan orang takut gitu. General saja," imbau Susi kepada wartawan.


Susi menambahkan, isu-isu radikalisme diduga membuat investor asing takut dan tidak nyaman, sehingga enggan berinvestasi ke Indonesia.

"Kita mestinya adem ayem, jangan ada demo, jangan ada juga bicara tentang terorisme, radikalisme. Tidak usah lagi digaungkan (isu radikalisme) karena orang takut," imbuhnya.

Lebih lanjut Susi mengatakan, isu radikalisme dan terorisme seharusnya diselesaikan dengan cara senyap oleh penegak hukum. Hal ini dilakukan agar para investor tidak mengetahui dan merasa nyaman ketika berinvestasi ke Indonesia.

"Jadi itu mestinya diselesaikan dengan silently, itu kan sudah ada tugasnya masing-masing," tegasnya.

Di sisi lain, ia juga menyinggung soal asas law inforcemance atau asas kepastian hukum bagi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Jika indeks kepastian hukum menurun, kata Susi, maka secara otomatis investasi juga diyakininya bakal mengalami penurunan.

"Kepastian hukum itu sangat penting untuk mengundang investor datang. Buat susana yang nyaman, adanya kepastian hukum, jadi ya kalau kepastian hukum turun, ya investasi juga akan turun," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya