Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Ini Kata Dosen UBK Tentang Paham Radikalisme Yang Bergerak Sendiri

SELASA, 26 NOVEMBER 2019 | 18:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Radikalisme tidak bisa dianggap sepele. Ini mengingat perkembangannya di Indonesia selama satu dekade terakhir yang terus mengalami trend naik.

Pengamat politik dari Universitas Bung Karno (UBK) Faisal Chaniago menyebut bahwa radikalisme merupakan pekerjaan rumah pemerintah Indonesia dalam waktu yang panjang.

Pemerintah, sambungnya, harus paham bahwa mereka yang terpapar radikalisme punya prinsip tanpa ideologi dalam bernegara. Mereka bergerak atas ideologi yang mereka ciptakan.


“Mereka bergerak atas nama keyakinan sendiri. Karena, mereka (yang terpapar) ideologi (punya) paham sendiri, sehingga sulit mengubah pola pikir mereka," kata Faisal dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (26/11).

Atas alasan itu, Faisal ingin agar pemerintah fokus dalam mengubah pola pikir orang-orang yang terpapar radikalisme. Caranya dengan mengupayakan segala cara dalam meningkatkan kesadaran mereka tentang sistem bernegara.

Menurut Faisal, paham-paham yang berkembang di Indonesia adalah paham yang tidak meyakini Pancasila. Mereka lahir hanya memperjuangkan ideologi mereka sendiri. Di situlah peran negara untuk mengubah pola pikir mereka.

“Apalagi selama ini mereka bergerak secara irasional," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya