Pengamat: Pilkada Dikembalikan ke DPRD Akan Langgengkan Oligarki Politik

RMOL. Wacana Pilkada dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi pasca reformasi. Pasalnya, hal itu justru semakin melanggengkan oligarki partai politik yang mengamputasi suara rakyat.

Begitu kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada wartawan seusai mengisi diskusi publik bertajuk "Ngeri-Ngeri Sedap Larangan Mantan Napi Korupsi Maju Pilkada" di Kawasan Cikini Raya, Selasa (25/11).

"Nah yang menghendaki bagaimana Pilkada tidak langsung adalah partai politik, oligarki-oligarki politik, bagaimana suara-suara rakyat itu diamputasi," kata Adi.

Adi menuturkan, wacana Pilkada dikembalikan ke DPRD dengan dalih meminimalisir praktek money politik dinilai keliru. Menurutnya, praktek money politic itu justru terjadi akibat dana-dana siluman nonbudgetter diluar aturan kepemiluan.

"Kalau mau jujur, money politic yang bikin mahal itu adalah dana-dana ilegal non budgetter. Misalnya, mahar politik beli perahu untuk dukungan, itu yang tidak pernah dilaporkan. Itu adalah praktik-praktik yang selama ini dilarang oleh UU," ungkap pengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta ini.

"Itu yg harusnya dievaluasi, jangan yang lain-lain," imbuhnya menegaskan.