Berita

Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan di diskusi publik bertajuk Pemajuan Toleransi di Daerah/RMOL

Politik

SETARA Institute: Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Paling Tinggi Di Jawa Barat

MINGGU, 24 NOVEMBER 2019 | 19:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

SETARA Institute merilis hasil riset longitudinal soal pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan  (KBB) di 34 provinsi di Indonesia.

Provinsi Jawa Barat menduduki urutan pertama sebagai provinsi paling banyak kasus pelanggaran KBB dalam 12 tahun terakhir.

Demikian disampaikan Direktur Riset Setara Insitute Halili Hasan dalam diskusi publik bertajuk 'Pemajuan Toleransi di Daerah: Input untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri' di Ibis Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11).


"Di Jawa Barat total ada peristiwa 629. Kalau kita mau cek perbandingannya, Jawa Barat selalu yang tertinggi dalam 12 tahun terakhir," ungkap Halili.

Setelah Jawa Barat, posisi berikutanya ada DKI Jakarta dengan total peristiwa ada 291; kemudian ada Jawa Timur 270 peristiwa; Jawa Tengah 158 peristiwa; Aceh 121 perisitiwa dan Sulawesi Selatan 112 peristiwa.

"Sumatera Utara 106, Sumatera Barat 104, Banten 90 dan Nusa Tenggara Barat (NTB) 76," imbuh Halili.

Komposisi 10 provinsi dengan peristiwa tertinggi tersebut, lanjut Halili, mengalami sedikit perubahan dalam lima tahun terakhir 2014-2019, yakni pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo.

Komposisi dengan angka persitiwa tertinggai masih tetap Jawa Barat dengan 162 peristiwa dan DKI Jakarta dengan 113 peristiwa pelanggaran KBB.

Kemudian, Jawa Timur 98 persitiwa, Jawa Tengah 66 persitiwa, Aceh 65, DIY 37, Banten 36, Sumut 28, Sulsel 27, dan Sumbar 23 peristiwa pelanggaran KBB.

"Data tersebut menegaskan bahwa dalam konteks pemajuan toleransi dan penanganan radikalisme, Daerah merupakan lokus strategis," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya