Berita

Gedung KPK/RMOL

Politik

Pimpinan KPK Berlebihan, UAS Bukan Musuh Negara

MINGGU, 24 NOVEMBER 2019 | 13:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai terlalu berlebihan dan membatasi hak pegawai KPK dalam menghadirkan penceramah.

Begitu kata pengamat politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menanggapi kehadiran penceramah kondang Ustaz Abdul Somad (UAS) ke Gedung KPK pada Selasa (19/11) lalu.

Dedi turut menyoroti sikap Ketua KPK Agus Rahardjo yang sempat memperingatkan pegawai KPK untuk tidak mengundang UAS dan mempermasalahkan aliran UAS.


"KPK hemat saya berlebihan, sama saja membatasi hak pegawai untuk menerima informasi dakwah dari UAS," ujar Dedi.

Polemik mengenai UAS, katanya, tidak perlu diperpanjang hingga mengungkit aliran agama. Apalagi, kehadiran UAS tidak berhubungan dengan kinerja KPK memberantas korupsi.

"UAS bukan musuh negara, juga tidak dalam kepentingan terkait kerja KPK," tegasnya.

Atas dasar itulah, Dedi menilai pelarangan mempermasalahkan pegawai yang mengundang UAS justru terlalu berlebihan lantaran sudah mengekang kebebasan hak seorang warga negara Indonesia.

"Sama sekali tidak produktif, KPK seharusnya tidak perlu masuk ke wilayah tersebut," tandasnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo bahkan mengaku sempat memperingatkan pegawai KPK untuk tidak mengundang UAS.

Alasan yang diungkap Agus cukup menggelitik. Katanya UAS merupakan sosok kontroversial dan KPK ingin penceramah tidak berpihak pada aliran tertentu.

“Bukan mencegah kapasitas UAS, tapi kan di beberapa waktu lalu pernah ada kontroversi ya mengenai dia. Kami mengharapkan kalau yang khotbah di KPK itu orang yang inklusif, orang yang tidak berpihak pada aliran tertentu. Harapan kami semuanya begitu," ujar Agus, Rabu (20/11) lalu.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya