Berita

UAS/Net

Politik

KPK Jangan Linglung, Yang Harus Dilacak Bukan Aliran UAS Tapi Sumber Waras

MINGGU, 24 NOVEMBER 2019 | 06:39 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kehadiran penceramah kondang Ustaz Abdul Somad (UAS) ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (19/11) menyisakan polemik.

UAS ternyata datang tanpa undangan resmi dari pimpinan KPK. Ketua KPK Agus Rahardjo bahkan mengaku sempat memperingatkan pegawai KPK untuk tidak mengundang UAS.

Alasan yang diungkap Agus cukup menggelitik. Katanya UAS merupakan sosok kontroversial dan KPK ingin penceramah tidak berpihak pada aliran tertentu.


“Bukan mencegah kapasitas UAS, tapi kan di beberapa waktu lalu pernah ada kontroversi ya mengenai dia. Kami mengharapkan kalau yang khotbah di KPK itu orang yang inklusif, orang yang tidak berpihak pada aliran tertentu. Harapan kami semuanya begitu," ujar Agus, Rabu (20/11) lalu.

Pernyataan Agus tersebut sontak mendapat sindiran dari Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi. Baginya, apa yang dilakukan pimpinan KPK itu bukan pada tempatnya.

KPK, katanya, tidak perlu linglung dan menyibukkan diri dengan melacak aliran UAS. Sebab, masih banyak aliran yang semestinya diungkap Agus cs di akhir masa jabatan.

Di antaranya kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang tanpa kejelasan sekalipun BPK sudah menemukan adanya dugaan kerugian negara. Kasus ini terindikasi melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kala itu menjabat gubernur DKI Jakarta.

“Yang harus dilacak KPK itu bukan aliran UAS tapi aliran uang (e-KTP, korupsi bus TransJakarta, RS SumberWaras, dan uang2 korupsi para pejabat di daerah, dll). Ini linglung,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya