Berita

UAS/Net

Politik

KPK Jangan Linglung, Yang Harus Dilacak Bukan Aliran UAS Tapi Sumber Waras

MINGGU, 24 NOVEMBER 2019 | 06:39 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kehadiran penceramah kondang Ustaz Abdul Somad (UAS) ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (19/11) menyisakan polemik.

UAS ternyata datang tanpa undangan resmi dari pimpinan KPK. Ketua KPK Agus Rahardjo bahkan mengaku sempat memperingatkan pegawai KPK untuk tidak mengundang UAS.

Alasan yang diungkap Agus cukup menggelitik. Katanya UAS merupakan sosok kontroversial dan KPK ingin penceramah tidak berpihak pada aliran tertentu.


“Bukan mencegah kapasitas UAS, tapi kan di beberapa waktu lalu pernah ada kontroversi ya mengenai dia. Kami mengharapkan kalau yang khotbah di KPK itu orang yang inklusif, orang yang tidak berpihak pada aliran tertentu. Harapan kami semuanya begitu," ujar Agus, Rabu (20/11) lalu.

Pernyataan Agus tersebut sontak mendapat sindiran dari Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi. Baginya, apa yang dilakukan pimpinan KPK itu bukan pada tempatnya.

KPK, katanya, tidak perlu linglung dan menyibukkan diri dengan melacak aliran UAS. Sebab, masih banyak aliran yang semestinya diungkap Agus cs di akhir masa jabatan.

Di antaranya kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang tanpa kejelasan sekalipun BPK sudah menemukan adanya dugaan kerugian negara. Kasus ini terindikasi melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kala itu menjabat gubernur DKI Jakarta.

“Yang harus dilacak KPK itu bukan aliran UAS tapi aliran uang (e-KTP, korupsi bus TransJakarta, RS SumberWaras, dan uang2 korupsi para pejabat di daerah, dll). Ini linglung,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya