Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Ahokers Terbiasa Kill The Mesengger, But Ignore The Real Issue

SELASA, 19 NOVEMBER 2019 | 17:38 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Perilaku pendengung media sosial alias buzzer pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membuat tokoh nasional DR Rizal Ramli geram.

Sebab, buzzer yang dikenal dengan istilah ahokers tersebut sebatas berkata kasar, tapi tidak ada satupun yang membantah argumennya mengenai Ahok.

“Ahokers serbu RR (Rizal Ramli) dengan kata-kata kotor, kasar, insinuasi, rasis, pecatan, ngiri dan lain-lain,” kata Rizal Ramli di akun Twitter pribadinya, Selasa (19/11).


Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa tidak ada ahoker yang mampu menyanggah argumennya tentang Ahok yang bakal diusung sebagai pimpinan BUMN. Rizal Ramli sempat menyebut bahwa Ahok merupakan orang yang tidak terbiasa dengan tata pemerintahan yang baik.

Hal itu lantaran Ahok masih terindikasi terlibat dalam sejumlah kasus keuangan saat menjabat sebagai gubernur. Mulai dari kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, lahan di Cengkareng, hingga bus Transjakarta dari Tiongkok.

Tidak hanya soal lemah dalam tata pemerintahan yang baik, Ahok juga disebut RR memiliki track record korporasi payah dan sebatas menampilkan drama media seolah hebat.

Sikap ahokers yang tidak membantah argumen semakin mempertegas tesis yang pernah diucap RR bahwa ahokers hanya bertugas membunuh karakter si pembawa pesan.

“Ahokers terbiasa “kill the messenger” but ignore the real issue. Memang payah,” tegasnya.

Mantan Menko Maritim itu pun pada satu kesimpulan bahwa ahokers tidak lebih dari buzzer bayaran lain yang merusak iklim demokrasi.

“Ahokers dengan etika politik asal hajar, asal bunuh character orang yang berbeda pemdapat, pada dasarnya perusak demokrasi,” kata RR menyimpulkan.

Menurutnya, tindakan ahokers itu semakin kurang ajar lantaran mendapat jaminan perlindungan untuk bertindak. Dia pun meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menyudahi petualangan para buzzer bayaran dan semacamnya.

“Semakin kurang ajar karena banyak paid-buzzers, didukung media mainstream, dilindungi hukum. Cc: Jokowi, it is just too much,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya