Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari/Net

Politik

Kutuk Serangan Israel, Komisi I Dorong Kemlu Kirim Nota Protes Ke PBB

SELASA, 19 NOVEMBER 2019 | 10:17 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Serangan militer Israel yang kembali digencarkan ke Jalur Gaza, Palestina pada 13 November lalu menuai kecaman keras dari Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari.

Menurutnya, segala bentuk serangan yang dilakukan Israel merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Apalagi serangan itu turut membuat anak-anak dan perempuan sebagai korban.

“Aliran listrik ke Rumah Sakit di Tepi Barat juga mati dan mengancam hidup pasien yang tengah dirawat, Israel biadab!" tegas Kharis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/11).


Atas alasan itu, politisi PKS tersebut mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk mengajukan protes ke PBB terkait langkah militer Israel.

Caranya, kata dia, bisa dengan mengirimkan nota protes ke PBB sebagai negara anggota PBB dan juga anggota tidak tetap Dewan Keamanan dengan mayoritas umat Islam.

“Kita minta PBB agar melindungi rakyat Palestina dari kesewenangan rezim zionis penjajah tersebut, kalau perlu PBB kirim pasukan perdamaian ke sana karena resolusi PBB itu memungkinkan agar tidak muncul kembali upaya zionis membunuhi rakyat Palestina” jelas Kharis yang merupakan legislator asal Solo itu.

Kharis juga mendesak Pemerintah untuk melakukan penggalangan dana bantuan demi meringankan beban korban serangan Israel.

“Kami juga mengimbau masyarakat Indonesia untuk memberi bantuan material dan spiritual kepada korban serangan Israel ini melalui lembaga resmi,” tutupnya.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza menguraikan bahwa ada 32 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, yang gugur akibat serangan militer zionis tersebut. Pasukan Militer Israel (IDF) berdalih mengebom target Palestinian Islamic Jihad (PIJ), termasuk markas militer Hamas  di Khan Younis dan pabrik senjata yang justru menjadikan rakyat sipil Palestina sebagai korban kebiadaban zionis.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya