Ketua DPR: Harus Hati-hati Dalam Mengevaluasi Pilkada Langsung

Usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal evaluasi Pilkada  disambut positif oleh pihak Legislatif. Namun, DPR tetap akan melakukan kajian sebelum melakukan evaluasi.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut pelaksanaan Pilkada langsung sebagai sistem memang masih butuh evaluasi. Tetapi, harus betul-betul dikaji apa hal mendesak yang membuat Pilkada perlu evaluasi.

“Memang banyak hal (dalam Pikada) yang perlu dievaluasi. Kemudian ada urgensi tertentu itu Komisi II dan mengkaji hal itu secara hati-hati. Jangan sampai kita mundur ke belakang,” ujar Puan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Puan meminta evaluasi dilakukan mendetail di setiap daerah yang melaksanakan Pilkada langsung. Pasalnya, dia menilai setiap wilayah memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda dalam pemilihan kepala daerahnya masing-masing.

“Kita kan negara besar, 500 lebih kabupaten/kota dengan 34 provinsi. Kita lihatnya case by case dalam artian tak bisa secara menyeluruh. Ada daerah yang berhasil, ada yang perlu evaluasi. Ini kita cermati secara hati-hati dan kita kaji secara hati-hati juga. Jangan sampai kita reaktif dan mundur ke belakang,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai pelaksanaan Pilkada langsung lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya.

Salah satu mudharatnya adalah biaya politik yang tinggi hingga membuka potensi adanya korupsi terhadap pemimpin terpilih hasil Pilkada.

“Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik Pemilu, Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun?” kata Tito di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pekan lalu

“Banyak manfaatnya dalam partisipasi demokrasi tapi kita lihat mudharatnya juga ada, politik biaya tinggi. Kalau enggak punya Rp 30 M mau jadi bupati mana berani, udah mahar politik,” kata Tito usai Rapat bersama Komisi II DPR.