Berita

Gedung KPK/Net

Politik

Jangan Sampai KPK Jadi Boneka Dewas, Dan Dewas Jadi Boneka Kekuasaan

SENIN, 11 NOVEMBER 2019 | 09:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Keberadaan Dewan Pengawasa KPK memang bagus, selain meminimalisir abuse of power dari komisioner KPK, Dewas KPK dapat memberi visi yang terukur.

Namun demikian, Dewas KPK dapat disalahgunakan apabila semua anggotanya merupakan pendukung Presiden Joko Widodo saat pilpres yang lalu.

Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) Don Zakiyamani mengatakan, jangan sampai tujuan mencegah abuse of power malah menciptakan abuse of power lainnya. Jangan sampai Dewas KPK menjadi alat kekuasaan, dan melindungi orang-orang berkuasa dari kasus korupsi.


"Jangan pula Dewas KPK menjadi kelompok yang menstir KPK. Siapa yang boleh ditangkap dan siapa yang tidak boleh ditangkap," ujar Don Zakiyamani kepada redaksi, Senin (11/11).

Dewas KPK harusnya mencegah melakukan tindakan tebang pilih bukan malah sebaliknya.

"Kita tidak ingin KPK menjadi 'boneka' Dewas dan Dewas menjadi 'boneka' kekuasaan. Kita tidak ingin Dewas menjadi oligarki baru dalam sistim hukum maupun politik Indonesia," terang Don Zakiyamani.

Dia mengajak mahasiswa mengawal proses pembentukan Dewas KPK. Gerakan mahasiswa tampak sudah kembali kendur, tentu saja sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Para mafia hukum dan politik akan terus melobi Jokowi agar rekomendasi mereka dijadikan bahan pertimbangan.

Dengan kewenangan yang tinggi, Dewas KPK akan menjadi lembaga rebutan bagi para politisi. Terutama mereka yang sedang berkuasa.

"Meski nantinya anggota Dewas merupakan tokoh kredibel, namun siapa dapat menjamin mereka tidak dijadikan alat kekuasaan untuk menghabisi lawan-lawan politik sekaligus menyelamatkan kawan politik dari jeratan hukum," demikian Don Zakiyamani.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya