Berita

Surya Paloh saat bertemu Presiden PKS, Sohibul Iman/Net

Politik

Paloh Sambangi PKS, Pengamat: Nasdem Tak Nyaman Di Internal Koalisi Jokowi

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 | 10:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kunjungan politik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke DPP PKS pada Rabu (30/10) dinilai sebagai upaya komunikasi politik lintas koalisi. Dengan kata lain, Nasdem yang notabene partai pendukung pemerintah mulai merasa tidak nyaman berada di dalam Koalisi.
 
"Ketika di internal koalisi Jokowi sudah tak nyaman lagi, maka berkomunikasi dengan partai oposisi seperti PKS adalah cara yang tepat. Berteman dengan partai di luar pemerintah," kata Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (31/10).

Menurut Ujang, Nasdem yang kecewa terhadap putusan Presiden Jokowi yang memberikan posisi Jaksa Agung kepada PDIP, dinilai wajar jika menghimpun kekuatan di luar koalisi.


"Jadi, jika Nasdem menjalin komunikasi dengan PKS, wajar. Karena Nasdem sedang mencari kawan. Baik kawan di internal koalisi Jokowi. Maupun kawan di oposisi. Bagi Nasdem, politik itu sifatnya cair. Tak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan," kata Ujang.

Lebih lanjut, Direktur Indonesia Political Review ini menyebut peta koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf akan sangat mungkin untuk berubah. Sebab, Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk mengakomodir kepentingan semata.

"Koalisi yang dibangun Jokowi bukan koalisi ideologis. Yang dibangun koalisi kompromis, pragmatis, dan kepentingan. Tentu koalisinya akan mudah pecah. Termasuk bisa pecah di tengah jalan," tutur Ujang.

"Koalisi berbasis kepentingan akan mudah pecah. Jika kepentingannya tak diakomodir atau jika kepentingannya sudah beda," tegasnya.  

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya