Berita

Politisi Gerindra, Heri Gunawan/Net

Politik

Jalan Pintas Sri Mulyani Bukti Tidak Ada Perbaikan Ekonomi Sejak 5 Tahun Lalu

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 01:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk kembali mencari utang luar negeri terus menuai kritik. Kali ini, kritik tajam disampaikan partai koalisi pemerintah, Gerindra.

Politisi Gerindra Heri Gunawan mengkritisi rencana Sri Mulyani yang baru beberapa hari dilantik untuk menambah utang dengan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas) atau global bond yang akan ditawarkan kepada para investor asing.

Menkeu berpredikat terbaik dunia itu berdalih Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalami defisit dan kebutuhan negara membesar.


Bagi Heri, jalan pintas yang diambil Sri Mulyani dengan cara menerbitkan global bond secara tidak langsung membuktikan bahwa selama lima tahun lalu memang  tidak ada perbaikan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah mencapai terget dan penerimaan pajak yang selalu meleset,” ujar anggota Komisi XI DPR itu dalam keterangan tertulisnya dan dikicau ulang di akun Twitter resmi Gerindra, Senin (28/10).

Menurutnya, selama ini pemerintah gagal melakukan divesifikasi sumber pemasukan dari sektor pajak dan masih mengandalkan sumber-sumber lama dari sektor migas.

“Padahal kondisi saat ini harga komoditas mengalami penurunan akibat tensi perang dagang dan ketidakpastian ekonomi global,” ungkapnya.

Sementara itu, Sri Mulyani telah menguraikan bahwa rencana penerbitan surat utang disebabkan oleh defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 199,1 triliun atau 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2019.

Defisit tersebut berasal dari belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun, sementara pendapatan hanya sebesar Rp 1.189,3 triliun.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya