Berita

Jaksa Agung, ST Burhanuddin/Net

Politik

Pemuda Muhammadiyah: Kritik Nasdem Soal Jabatan Jaksa Agung Salah Nalar

SABTU, 26 OKTOBER 2019 | 00:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah Presiden Joko Widodo memilih Jaksa Agung dari kalangan profesional mendapat acungan jempol dari Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah.

Ketua Pemuda Muhammadiyah, Muhammad Sukron menilai pemilihan ST Burhanudin sebagai pengganti HM Prasetyo sudah tepat dan layak diapresiasi. Sebab, kalangan profesional bakal terhindar dari kepentingan politik saat menjabat.

"Pak ST Burhanuddin merupakan seorang jaksa karier. Profesional," tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/10).


Di satu sisi, Sukron menilai pernyataan Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani yang menyinggung konsistensi PDI Perjuangan menolak Jaksa Agung dari kalangan profesional tidak tepat. Sebab kenyataannya, Jaksa Agung memang berasal dari kalangan profesional, bukan berasal dari partai banteng moncong putih seperti yang dituduhkan.

Ketua Koordinator Nasional Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) itu menguraikan bahwa ST Burhanuddin merupakan orang profesional yang berkarir hingga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

"Kedua, Irma juga salah nalar bila membandingkan dengan HM Prasetyo yang memang politisi dan menjadi anggota DPR dari Partai Nasdem," kata Sukron.

Menurutnya, mengaitkan hubungan ST Burhanuddin sebagai adik kandung politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin hanyalah akal-akalan belaka. Apalagi bila mencurigai bahwa posisi itu merupakan pesanan PDI Perjuangan.

"Itu kecurigaan yang tidak berdasar," tegas Sukron.

Sukron pun meminta semua pihak, termasuk Partai Nasdem, untuk sama-sama mengawasi kinerja Jaksa Agung. Sehingga jabatan itu tidak digunakan oleh kekuatan politik tertentu lagi.

Irma Suryani Chaniago sempat meminta PDIP konsisten dalam pemilihan sosok Jaksa Agung. Irma menyatakan bahwa konsistensi itu penting lantaran sebelumnya pernah diributkan agar sosok Jaksa Agung tidak berasal dari partai politik tertentu. Kala itu diributkan karena dikhawatirkan akan menjadi alat partai.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya