Berita

Diskusi Membidik Independesi dan Transparasi Anggaran Kejagung/RMOL

Politik

Termasuk Bebas Kepentingan Politik, Ini Syarat Pemilihan Jaksa Agung Versi FITRA

RABU, 23 OKTOBER 2019 | 03:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ada kriteria yang perlu diperhatikan Presiden Joko Widodo dalam memilih Jaksa Agung pengganti HM Prasetyo.

Setidaknya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat beberapa hal untuk menjadi pertimbangan Jokowi.

“Kejaksan Agung harus disi oleh orang yang independen dan bebas dari penetingan. Jika salah memilih, pekerjaan rumah dan kinerja yang sudah dibangun bisa jadi tidak akan berjalan dengan optimal,” ucap Sekjen FITRA, Misbah Hasan dalam acara diskusi 'Membidik Independesi dan Transparasi Anggaran Kejagung' di Cikini, Selasa (22/10).

Jaksa Agung juga harus bebas dari kepentingan partai politik. Selanjutnya, Jaksa Agung harus memiliki pemahaman dan pengalaman reformasi birokrasi organisasi atau memperbaiki pengelolaan SDM sebagaimana tertera dalam peraturan Kejaksaan Agung 49/2011 tentang Pembinaan Karier Kejaksaan.

“Karena selamai ini pelaksanaan mekanisme penilaian kinerja Jaksa belum maksimal,” katanya.

Selanjutnya sosok Jaksa Agung harus memiliki visi pengelolaan penganggaran berbasis kinerja, yaitu transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

“Ke empat harus memiliki perspektif perlindungan korban,” tambahnya.

Kelima harus mampu menyelesaikan perkara yang mengendap di Kejaksaan seperti kasus korupsi dan pelanggaran HAM berat. "Terakhir, harus mampu membangun kepercayaan di tengah masyarakat terhadap institusi Kejaksaan Agung," tandasnya.

Populer

Akankah Sejarah Terulang Untuk Keempat Kalinya, Kabareskrim Yang Jadi Kapolri?

Minggu, 25 Oktober 2020 | 18:31

Tak Takut Ditangkap, Gatot Nurmantyo: Saya Bukan Sombong, Tetapi Harus Menjaga Marwah Prajurit TNI

Rabu, 21 Oktober 2020 | 13:21

Orang-orang Yahudi Di Prancis Banyak Yang Mendukung Tindakan Keras Macron Terhadap Islam Radikal

Kamis, 29 Oktober 2020 | 08:26

Lecehkan Institusi Kepolisian, Arteria Dahlan Tantang Polri Tangkap Richard Muljadi

Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:50

Balas Sentimen Anti-Islam, Supermarket Di Negara-negara Arab Boikot Produk Prancis

Minggu, 25 Oktober 2020 | 07:36

Iwan Sumule: Jangankan Penghina Prabowo, Penista Agama Saja Bisa Jadi Komisaris BUMN

Minggu, 25 Oktober 2020 | 10:56

Rocky Gerung: Jokowi Berhasil Memborgol Teroris Bernama Syahganda Nainggolan

Kamis, 22 Oktober 2020 | 00:12

UPDATE

Kecam Emmanuel Macron, Jokowi: Pernyataanya Melukai Islam Dan Memecah Belah Umat Dunia

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 14:50

Persoalan Nagorno-Karabakh Tidak Ada Sangkut Pautnya Dengan Sengketa Wilayah, Pashinyan: Ini Sengketa Hukum!

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 14:45

Polri Beri Pangkat Komjen Anumerta Pada Almarhum Ignatius Sigit

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 14:19

Din Syamsuddin Dilaporkan GAR ITB, Ketua KAMI: Tuduhannya Tidak Berdasar, Mereka Sejak Awal Memang Tidak Suka

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 14:17

Narasi Komunis PKI Terbukti Gagal Jegal Jokowi Dan PDIP

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 14:15

Isu Komunis Hanya Model Propaganda Orde Baru Untuk Bungkam Lawan Politik

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 13:58

Bawaslu Banyuwangi Dalami Dugaan Pelanggaran Kampanye Di Sekolah

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 13:54

Komite Penanganan Covid-19: Media Berperan Menyampaikan Informasi Soal Vaksinasi

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 13:53

Din Syamsuddin Dilaporkan Alumni ITB Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik PNS

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 13:35

PM Armenia: Turki Adalah Pemicu Utama Perang Di Nagorno-Karabakh

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 13:25

Selengkapnya